DetailNews.id, Haltim – Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Halmahera Timur, Nanang Suaib, S.Sos merespon kelangkaan BBM di Kota Maba. Pemda melalui instansi teknis dalam hal ini Perindagkop Bidang Perdangan dan perizinanan harus lebih jelih melihat persoalan kelangkaan BBM di Hatim dan khususnya Kota Maba sebagai Ibu kota pemerintahan.
Menjadi sentrum aktifitas perekonomian di Haltim karena itu penyedian stok BBM mejadi sebuah keharusan untuk mendukung produktifitas pemerintahan dan perekonomian di Halmahera Timur. Pemerintah berkewajiban mengawasi satu (1 harga BBM yg dicanangkan pemerintah pusat melalui Pertamina) karena itu maka penyedian/keberadaan APMS dan SPBU mejadi sebuah keharusan, kita tidak lagi saling menuduh wacana kelangkaan BBM ini adalah domain Pertamina tapi jika Pemda melalui instansi teknis dipersalahkan juga harus diterima sebagai bahan kajian agar mengambil langkah-langkah taktis.
Sejak daerah ini di mekar kota Maba Masi mengandalkan pengecer, depot sebagai penjual BBM kondisi ini tentu sangat memprihatinkan masyarakat Haltim khususnya Kota Maba sebab otomatis masyarkat membeli BBM dengan harga yg tinggi diluar harga Pertamina ini sangat merugikan masyarakat kita di Maba.
Bagaimana Pemda mau menerapkan 1 satu harga BBM dalam Rangkah mendorong peningkatan dan produktifitas pemerintah dan peningkatan ekonomi jika di kota Maba sendiri tidak ada SPBU, adapun APMS namun beberapa dekade ini telah tidak beraktifitasi ini menjadi masalah serius yg harus dikaji oleh pemerintah agar dapat bersinergi kembali dengan Pertamina melalui pemilik izin APMS, pemerintah harus berani mencabut izin dan memberi peluang kepada pengusaha yang siap melayani masyarakat.
Pemda juga harus mengkaji bocornya kuota BBM melalui APMS atau SPBU yang bermain menjadi penyuplai BBM di beberapa perusahan Tambang sebab saya menduga faktor ini juga menjadi penyebab tidak beroperasinya APMS yang beralamat di Kota Maba, sungguh ironis Kota Maba sebagai pusat pemerintahan melayani masyarakat melalui pengecer dan depot ini bertanda kita belum bisa maju seperti daerah lain.
Karena itu pemerintah harus mengambil langkah taktis jika Pertamina melalui pemilik izin atau pengusaha BBM tidak lagi berperan maka Pemda harus tampil sebagai pengganti pengusaha melalui badan usaha daerah yg bergerak dibidang BBM.
Melalui perizinan kontrak kerja dengan Direktur jendral minyak dan Gas kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM)agar ada percepatan penyedian SPBU di kota Maba ini dalam Rangkah pengawasan
Pendistribusian satu (1) harga BBM sehingga masyarakat dipermuda dapat membeli BBM dgn harga Pertamina tentu dapat ber efek ke stabilatas sosial ekonomi secara berkesinambungan.
(RH)
