DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bolsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati H. Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Kantor BPK Sulut, Senin (26/5). Hadir pula dalam momen tersebut Sekda Arvan Ohy, Kepala BPKPAD Lasya Mamonyo, Inspektur Ridel Paputungan, serta Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii.
Penerapan Good Governance secara Konsisten
BPK menyatakan bahwa opini WTP diberikan karena LKPD Pemkab Bolsel telah disusun secara wajar, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan. Capaian ini menjadi cerminan dari penerapan prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi semua unsur pemerintahan.
Bupati Iskandar menegaskan bahwa WTP bukan akhir dari proses, tetapi awal dari upaya terus-menerus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. “Rekomendasi dari BPK menjadi evaluasi penting untuk perbaikan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor akan terus kami perkuat,” ujar Iskandar.
Ketua DPRD: Ini Hasil Kolaborasi dan Fungsi Pengawasan yang Efektif
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, juga menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut mencerminkan adanya keharmonisan fungsi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Ini adalah buah dari kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemkab. Kami dari legislatif menjalankan fungsi pengawasan dengan serius dan mendorong agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran,” kata Arifin.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus mendukung upaya peningkatan tata kelola keuangan melalui pengawasan anggaran, pembahasan kebijakan yang berbasis data, dan keterbukaan informasi publik.
Arah Penguatan Tata Kelola Daerah
Dengan menyusun rencana aksi atas seluruh rekomendasi BPK, Pemkab Bolsel memperkuat sistem pengawasan internal melalui peran aktif Inspektorat, serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan anggaran. Sejak 2014, Bolsel menunjukkan komitmen nyata pada prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Prestasi ini menjadikan Bolsel sebagai salah satu contoh praktik tata kelola keuangan daerah yang patut ditiru, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga secara nasional.
Peliput : Taufik Dali
