DetailNews.id – Dalam upaya melindungi petani dari gejolak harga dan dominasi tengkulak, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akan terlibat langsung dalam pembelian hasil panen jagung milik petani. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak.
Hal ini disampaikan Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, usai menghadiri penandatanganan kerjasama antar daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), Senin (02/06/2025) kemarin.
“Pemerintah akan hadir di setiap gerak langkah petani, terutama petani jagung. Kami ingin memastikan mereka mendapat harga yang menguntungkan,” tegas Yusra.
Kabupaten Bolmong dikenal sebagai lumbung pangan Sulawesi Utara, dengan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan selain padi. Komoditas ini tidak hanya penting untuk ketahanan pangan, tetapi juga vital bagi sektor peternakan karena jagung menyumbang hingga 50% dari bahan baku pakan ternak.
“Jagung merupakan komponen penting dalam keberlangsungan usaha peternakan. Jadi ketersediaan jagung harus dijaga, termasuk harga jualnya kepada petani,” lanjut Yusra.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Yusra menjelaskan bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dimaksimalkan. BUMD akan diberdayakan sebagai pihak yang membeli langsung hasil panen petani dengan harga yang kompetitif dan memuaskan.
“Kalau masing-masing daerah menyiapkan penyertaan modal di BUMD sebesar Rp2 miliar, berarti akan terkumpul Rp10 miliar. Dana itu yang akan digunakan untuk membeli hasil panen dari petani,” jelas Bupati.
Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama lintas daerah di wilayah BMR yang melibatkan lima kabupaten/kota. Salah satu fokus utama dari kerjasama ini adalah pengawasan harga jagung serta pembentukan sistem distribusi hasil panen yang sehat dan berkeadilan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota DPRD Bolmong, Amri Modeong, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten. Menurutnya, kebijakan ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi petani dari praktik pasar yang merugikan.
“Kita sangat mendukung langkah Bupati. Ini bukan hanya soal jagung, tapi soal keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Jangan sampai petani yang sudah bekerja keras justru dirugikan karena permainan harga,” ujar Amri Modeong.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD siap mendorong penguatan kelembagaan BUMD agar benar-benar mampu menjalankan fungsi distribusi hasil pertanian secara profesional dan berkelanjutan.
“DPRD akan mengawal ini, termasuk dalam hal penyertaan modal. Jangan sampai hanya menjadi program di atas kertas. Harus ada implementasi yang nyata di lapangan,” tegasnya.
Yusra menambahkan, keterlibatan pemerintah tidak hanya berhenti pada pembelian hasil panen. Pemerintah daerah juga akan memberikan bantuan benih, subsidi pupuk, hingga pengendalian hama sebagai bentuk dukungan penuh terhadap produktivitas petani.
“Kami ingin agar para petani terus bersemangat dan berinovasi. Pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan, dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif ini, diharapkan kesejahteraan petani akan semakin meningkat dan ketergantungan terhadap tengkulak bisa ditekan secara signifikan. Model kerjasama ini juga menjadi cermin ekonomi berbasis kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Peliput : Hidayat Gumalangit
