DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggelar Rapat Evaluasi Pemenuhan Dokumen Pencegahan Korupsi Tahun 2025 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu (16/07/2025). Rapat ini merupakan tindak lanjut atas pemberitahuan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaporan upaya pencegahan korupsi melalui aplikasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Kegiatan dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Boltim, Hardiman Pasambuna, S.H., mewakili Bupati Boltim. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pemenuhan dokumen bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari wujud nyata komitmen Pemkab Boltim terhadap transparansi dan integritas pemerintahan.
“Kita tidak boleh anggap sepele pelaporan MCSP ini. Ini adalah wajah integritas kita di hadapan KPK dan publik. Semua OPD wajib menyampaikan dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Tidak ada toleransi bagi kelalaian,” tegas Hardiman.
Rapat ini dihadiri oleh para kepala OPD strategis beserta person in charge (PIC) masing-masing, antara lain Inspektorat Daerah, Bappeda, BKPSDMD, BPKPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Dinas Sosial, RSUD, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Menanggapi kegiatan evaluasi ini, pihak Direktorat Korsup Wilayah IV KPK menyampaikan bahwa MCSP merupakan instrumen utama pengawasan berbasis data untuk mendorong perbaikan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pelaporan yang berkualitas akan mencerminkan keseriusan daerah dalam memberantas potensi korupsi dari hulu.
“MCSP bukan sekadar alat pelaporan, tapi merupakan mekanisme pengawasan strategis untuk melihat sejauh mana daerah mampu menutup celah korupsi secara sistemik. Konsistensi pelaporan dari OPD akan menjadi indikator integritas birokrasi di daerah,” ungkap perwakilan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK dalam surat koordinasi yang dibacakan dalam rapat.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Boltim menegaskan kembali komitmennya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Evaluasi ini juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara bersama KPK yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Kita ingin Boltim tidak hanya sekadar patuh dokumen, tapi menjadi contoh praktik birokrasi yang antikorupsi dan transparan,” pungkas Hardiman.
Dengan pelaporan MCSP yang akurat dan tepat waktu, Pemkab Boltim berharap dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperbaiki tata kelola di semua sektor pelayanan.
Peliput : Amingsih Mustapa
