DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam (15/07/2025).
Dokumen penting tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekda, para asisten, staf ahli, dan seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS merupakan langkah strategis untuk merespons dinamika pembangunan serta penyesuaian terhadap perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja dan keselarasan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Perubahan ini adalah upaya adaptif yang harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan meski dalam situasi keuangan yang menantang,” ujar Bupati Oskar.
Dari sisi fiskal, Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah setelah perubahan mengalami penurunan, dari Rp616,5 miliar menjadi Rp558,2 miliar, atau turun sebesar Rp58,2 miliar. Sementara belanja daerah turun dari Rp621,5 miliar menjadi Rp562,6 miliar. Adapun pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp4,4 miliar, untuk menutup defisit anggaran.
Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan publik, serta meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap proaktif dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD.
“Kita harus menjadi birokrat yang disiplin, profesional, dan fokus melayani masyarakat. Sinergi dan kerja keras adalah kunci untuk mewujudkan visi besar ‘Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur Sejahtera dan Berkelanjutan’,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, dalam tanggapannya menyampaikan bahwa pihak legislatif siap untuk menelaah dokumen tersebut secara komprehensif dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi konstruktif antara legislatif dan eksekutif agar proses pembahasan APBD Perubahan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD akan mencermati setiap pos anggaran dengan saksama, memastikan bahwa alokasi belanja benar-benar mencerminkan skala prioritas dan kepentingan rakyat. Efisiensi dan efektivitas anggaran adalah tanggung jawab bersama,” tegas Samsudin.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab dalam menyampaikan dokumen anggaran secara tepat waktu sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan diserahkannya dokumen ini, tahapan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025 resmi dimulai. Harapannya, APBD Perubahan tahun ini mampu menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Boltim.
Peliput : Amingsih Mustapa
