DetailNews.id – Suasana ruang rapat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memanas pagi tadi saat Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, memimpin langsung Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah. Rapat ini menjadi forum penting untuk menajamkan arah pembangunan sesuai visi daerah: “Boltim Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Dalam pemaparannya, Wabup Argo menegaskan bahwa desa adalah fondasi utama pembangunan daerah. Ia menyoroti pentingnya integrasi antara dokumen perencanaan desa (RPJMDes) dan kabupaten (RPJMD).
“RPJMDes harus jadi terjemahan langsung dari RPJMD kabupaten. Kalau tidak sinkron, pembangunan kita akan limbung,” tegas Argo dengan nada serius.
Rapat tersebut mengungkap sejumlah permasalahan krusial yang menghambat efektivitas pembangunan desa, antara lain:
- Sebanyak 60 desa masih dijabat oleh Penjabat Sangadi, menyebabkan keterlambatan penyusunan RPJMDes.
- Kekhawatiran akan status desa mandiri, yang dapat berdampak pada penurunan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Minimnya pemahaman aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa.
- Sebagian besar BUMDes belum memiliki legalitas formal dan belum menjalankan usaha produktif.
- Data desa, termasuk indeks desa membangun dan stunting, masih lemah akibat tingginya rotasi aparat desa.
Beberapa kepala OPD teknis seperti Kepala Bappeda, Kadis PMD, dan Koordinator Tenaga Ahli P3MD turut memberikan respons kritis sekaligus masukan solutif. Langkah-langkah strategis pun langsung dicanangkan:
- Pembentukan Tim Sinergi RPJMD–RPJMDes
- Validasi ulang data desa secara menyeluruh
- Penguatan kapasitas pendamping lokal desa dan aparatur melalui pelatihan terstruktur
Rapat mencapai puncaknya ketika Tenaga Ahli Bupati Boltim, Hendra Damopolii, menutup dengan penegasan terhadap percepatan pelaksanaan 7 Program Prioritas Bupati dan Wabup, yaitu:
- Penyediaan air bersih
- Pengelolaan sampah berbasis desa
- Program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa
- Pemilihan Sangadi dan BPD secara demokratis
- Santunan duka & program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Penanganan stunting secara lintas sektor
- Penguatan data desa melalui sistem ORAS (Open Data Records Application System)
“Kita tidak bisa menunda lagi. Semua pihak harus bergerak cepat dan terukur,” tegas Hendra.
Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat penting di lingkungan Pemkab Boltim, termasuk Kepala Bappeda, Kadis PMD, Tenaga Ahli P3MD, dan Tenaga Ahli Bupati, serta perwakilan OPD terkait.
Dengan dinamika yang berlangsung dalam rapat, Pemkab Boltim mengirim sinyal kuat bahwa tidak ada lagi ruang untuk stagnasi. Desa-desa harus bangkit, berbenah, dan menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan.
Peliput : Amingsih Mustapa
