DetailNews.id, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Senin (25/08/2025).
Rakor yang rutin digelar setiap minggu ini diikuti jajaran TPID dari Ruang Kabag Perekonomian Kantor Bupati Lampung Selatan, sebagai bagian dari langkah terpadu nasional untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan dan mengantisipasi inflasi daerah.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional pada minggu ketiga Agustus 2025.
“Komoditas penyumbang utama inflasi saat ini masih cabai merah, bawang merah, dan beras,” jelas Amalia.
Ia mengungkapkan, dari hasil pemantauan nasional, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi terpantau stabil.
Amalia juga merinci 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi, antara lain 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan, Aceh Singkil, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Pesisir Selatan, Kota Solok, Nias Selatan, Labuhanbatu Utara, dan Aceh Jaya.
Sementara itu, 10 daerah dengan penurunan IPH tertinggi antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Melawi, Minahasa, Lombok Timur, Halmahera Selatan, Pasangkayu, serta Minahasa Tenggara.
“Penurunan signifikan seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian harga pangan di tingkat lokal,” ujarnya.
Menjelang akhir tahun yang kerap diwarnai lonjakan harga, Kemendagri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. TPID diimbau untuk terus memantau pasokan, distribusi, serta upaya intervensi harga, khususnya terhadap komoditas penyumbang inflasi.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan, pengendalian inflasi adalah bagian penting dari menjaga ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau,” tegasnya.(Nzr/ptm)
