DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tengah mempersiapkan agenda rotasi atau rolling jabatan untuk sejumlah pejabat eselon II. Kebijakan ini bukan semata agenda rutin birokrasi, melainkan langkah strategis untuk menjawab tantangan internal organisasi pemerintahan sekaligus mendorong reformasi pelayanan publik.
Berdasarkan evaluasi internal, ditemukan sejumlah jabatan strategis yang telah dihuni lebih dari dua tahun tanpa ada penyegaran. Kondisi ini, menurut analisis, mulai menunjukkan gejala stagnasi kinerja serta minimnya inovasi di beberapa sektor pelayanan.
“Banyak jabatan strategis yang terlalu lama tidak mengalami penyegaran. Situasi ini berpotensi menghambat efisiensi pelayanan serta perkembangan inovasi dalam birokrasi,” ujar seorang analis kebijakan publik lokal.
Kebijakan rolling ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyuntikkan energi baru sekaligus membuka ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) lain yang dinilai memiliki potensi, semangat, serta komitmen terhadap reformasi birokrasi.
Dalam proses ini, sebagian besar kursi yang akan diisi masih dipegang oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Rencananya, para Plt tersebut akan menjalani proses evaluasi lebih lanjut melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) sebelum ditetapkan secara definitif.
“Para Plt akan dievaluasi kembali melalui mekanisme seleksi terbuka. Siapa pun yang terpilih nanti, akan ditetapkan secara definitif sesuai prosedur dan berdasarkan meritokrasi,” ungkap sumber internal Pemkab Bolmong.
Kebijakan ini juga membuka peluang lebih luas bagi ASN muda yang telah menunjukkan kompetensi dan loyalitas untuk menempati jabatan strategis. Pemerintah daerah menyatakan bahwa prinsip reward and punishment akan tetap menjadi dasar dalam menentukan promosi jabatan, guna menciptakan iklim kerja yang profesional dan kompetitif.
Sejumlah pihak di luar pemerintahan pun menyambut baik rencana rotasi ini. Tokoh masyarakat Bolmong, Abdul Karim, menyebut langkah tersebut sebagai sinyal positif atas komitmen Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta dalam menata birokrasi yang lebih akuntabel dan responsif.
“Kami tentu berharap bahwa rotasi pejabat ini tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan benar-benar berlandaskan kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Abdul Karim juga mengingatkan agar proses penempatan pejabat tetap mengedepankan objektivitas dan integritas, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau afiliasi politik.
Sementara itu, Bupati Yusra Alhabsyi dalam beberapa pernyataannya sebelumnya menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan modern.
“Kami ingin membangun birokrasi yang mampu melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien. Penyegaran struktur ini bagian dari upaya itu,” tegas Yusra.
Kebijakan rolling jabatan ini juga menjadi bagian dari proses konsolidasi pemerintahan Yusra-Dony, yang saat ini baru berjalan delapan bulan sejak dilantik. Selain mempercepat adaptasi struktur birokrasi dengan visi kepemimpinan baru, langkah ini juga bertujuan mengoptimalkan peran dan fungsi ASN dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Seluruh proses rotasi masih menunggu keputusan resmi yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun, publik menaruh harapan besar bahwa kebijakan ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih dinamis, adaptif, dan fokus pada pelayanan publik yang berkualitas.
Peliput : Dayat Gumalangit
