DetailNews.id – Sejumlah warga Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, menyampaikan keluhan terkait program pembagian ternak sapi yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat. Warga menilai distribusi bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan cenderung tidak transparan.
Kepada DetailNews.id, Jumat (19/09/2025), salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sebagian penerima bantuan ternak sapi justru berasal dari kalangan aparat desa, termasuk oknum perangkat yang dinilai tidak masuk dalam kategori prioritas penerima manfaat.
“Masih banyak warga yang lebih layak dan seharusnya diprioritaskan. Tapi anehnya, justru ada oknum perangkat desa, bahkan yang pasangannya berstatus PNS, tetap mendapat bagian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan mekanisme pendistribusian sapi yang dinilai tertutup dari publik. Warga mengaku tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait proses pendataan hingga pelaksanaan pembagian.
Menurut informasi dari warga lainnya, pembagian sapi dilakukan pada malam hari dan tidak dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Lamadong II. Proses tersebut juga disebut tidak melibatkan unsur pemerintah kecamatan, bhabinkamtibmas, babinsa, atau tokoh masyarakat.
“Jika memang bantuan itu untuk masyarakat, seharusnya terbuka dan adil. Kami khawatir ini hanya menguntungkan kelompok tertentu,” keluh salah satu warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Camat Momunu, Syarifudin U. Tarakal, SH, saat dikonfirmasi menyatakan belum mendapatkan laporan resmi dari Pemerintah Desa Lamadong II terkait pelaksanaan program tersebut.
“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apapun dari pihak desa. Kalau saya diundang, tentu saya akan hadir dan memberikan arahan langsung,” tegas Camat Syarifudin.
Ia juga menambahkan bahwa pihak kecamatan akan segera menindaklanjuti dan meninjau apakah pembagian sapi tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima yang ditetapkan. Camat menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai prioritas penerima bantuan, bukan justru aparatur desa yang sudah mendapatkan penghasilan dari dana desa.
“Sudah ada himbauan dari Pemerintah Daerah agar Camat lebih selektif dalam mengevaluasi program pengadaan ternak yang diusulkan dalam APBDes. Program seperti ini bukan prioritas saat ini, jadi kalau belum direalisasikan, sebaiknya ditunda atau tidak disetujui,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang dihimpun media, total penerima sapi dari program ini berjumlah 18 orang, dan di antaranya terdapat beberapa nama oknum perangkat desa serta anggota lembaga desa.
Warga berharap ke depan, seluruh program bantuan yang masuk ke desa dilakukan secara transparan, adil, dan melibatkan seluruh unsur pengawasan, guna menghindari kecurigaan serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Peliput : Irwansyah
