DetailNews.id, Tulungagung – Maraknya kasus keracunan massal akibat konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hampir terjadi setiap hari di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada pertengahan Oktober lalu, memantik perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jairi Irawan.
Menurut Jairi, program MBG merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
“Makan Bergizi Gratis adalah program besar Presiden Prabowo untuk membangun generasi emas Indonesia. Karena itu, setiap kesalahan kecil dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan konsekuensi bagi banyak orang,” ujar Jairi Irawan, Rabu (5/11).
Politisi Partai Golkar yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Tulungagung tersebut menyebutkan ada empat hal utama yang harus diperhatikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pihak yang mengolah dan menyalurkan menu MBG kepada siswa penerima manfaat.
Pertama, setiap SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini, kata Jairi, menjadi bukti bahwa pengelola layak menjadi operator yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“SLHS adalah syarat mutlak yang menunjukkan bahwa SPPG tersebut memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan,” tegasnya.
Kedua, pengelola SPPG wajib memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh lini pekerjaan — mulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, hingga kebersihan lingkungan dapur.
“Jika terjadi keracunan, itu menandakan ada bagian dari SOP yang tidak dijalankan dengan benar,” tambah Jairi.
Ketiga, setiap SPPG dalam operasionalnya harus bertanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, SPPG wajib mendapat persetujuan resmi dari BGN sebelum beroperasi.
Keempat, bila terjadi kasus keracunan akibat menu MBG, pengelola SPPG harus bertanggung jawab penuh terhadap korban, mulai dari penanganan medis hingga pemulihan total kesehatan siswa yang terdampak.
Di akhir pernyataannya, Jairi menegaskan bahwa setiap kasus keracunan harus direspons cepat dengan penghentian sementara operasional SPPG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Karena ini menyangkut nyawa manusia, maka setiap kesalahan, sekecil apa pun, harus dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang ketat dan penerapan standar yang disiplin, Jairi berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan mulia pemerintah, yaitu menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
Peliput : Malik
