DetailNews.id, Sulut – Ketegangan antara organisasi masyarakat kembali mengemuka setelah Majelis Penambang Rakyat Indonesia (MPRI) merespons keras pernyataan LSM Garda Timur Indonesia (GTI) yang dinilai menyerang aktivitas tambang rakyat di Sulawesi Utara.
Dalam keterangan resminya, Irawan menilai sikap GTI tidak memberikan solusi konstruktif bagi para penambang rakyat. Ia menyebut pernyataan GTI justru berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.
“Apa pun alasannya, kami di MPRI adalah wadah yang mewakili suara para penambang rakyat di Sulut. Kami mengingatkan LSM GTI agar tidak hanya berkomentar di media dengan cara yang memicu konflik,” ujar Irawan.
Ia menilai pemberitaan yang dikeluarkan LSM tersebut sering kali tidak berpihak pada penambang rakyat.
“GTI hanya mengkritisi tambang rakyat tanpa solusi. Kelihatannya lebih banyak memproduksi berita kontra produktif dan menyerang para penambang,” tambahnya.
MPRI juga menilai bahwa kritik yang diarahkan GTI kepada aparat maupun penambang dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru. Irawan menegaskan bahwa MPRI tetap akan berdiri bersama para penambang rakyat di Sulawesi Utara.
Selain menyampaikan keberatan, Irawan juga mengajak LSM GTI untuk berdiskusi secara terbuka mengenai tata kelola pertambangan rakyat.
“Jika benar-benar punya gagasan untuk perbaikan tata kelola tambang di Sulut, kami mengajak GTI untuk debat terbuka di media nasional atau podcast. Jangan hanya berbicara di media. Kami siap kapan saja,” tegasnya.
Menurut Irawan, langkah tersebut penting agar diskusi mengenai tambang rakyat dapat dilakukan secara sehat, solutif, dan transparan. Ia berharap perbedaan pandangan antara kelompok masyarakat dapat diarahkan pada dialog dan rekomendasi positif bagi penataan tambang rakyat di Sulawesi Utara.
MPRI menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal kepentingan penambang rakyat dan meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu aktivitas tambang rakyat selama masih berada dalam koridor hukum dan pembinaan pemerintah.*
Peliput : Dade Paputungan
