DetailNews.id, Baubau – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Negeri Khalifatul Khamis, Kota Baubau, selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 November 2025. Rombongan Komite I DPD RI akan tiba pada Minggu (16/11/2025) dan melaksanakan rangkaian kegiatan di Baruga Keraton Baubau.
Kadis Kominfo Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., dalam siaran persnya pada Sabtu (15/11/2025), menjelaskan bahwa agenda utama kunker tersebut adalah pelaksanaan Rapat Kerja Pengawasan atas Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada wilayah kepulauan.
Menurut Andi Hamzah, rapat kerja akan digelar pada Senin (17/11/2025) dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan kunci. “Komite I DPD RI ingin memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan UU 23/2014 di wilayah kepulauan. Karena itu, Wali Kota Baubau akan menjadi tuan rumah dalam rapat kerja bersama para kepala daerah se-Kepulauan Buton,” ujarnya.
Rapat tersebut akan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, Gubernur Sulawesi Tenggara, Para Bupati/Wali Kota se-Kepulauan Buton: Wali Kota Baubau, Bupati Buton, Bupati Wakatobi, Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Tengah, dan Bupati Buton Utara.
Selain itu, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan hadir, termasuk Sekretaris Daerah Kota Baubau, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Baubau.
Dari unsur akademisi dan tokoh masyarakat akan hadir Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton, Perwakilan Lembaga Adat Kesultanan Buton.
Pemerintah dan masyarakat Kota Baubau berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis, antara lain:
- Penguatan otonomi daerah, khususnya peningkatan kapasitas fiskal daerah di wilayah kepulauan
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarpulau
- Pengembangan potensi maritim dan pariwisata kepulauan
- Pembahasan solusi pemekaran wilayah Kepulauan Buton sebagai provinsi
Kunker ini juga menjadi ruang bagi masyarakat dan para kepala daerah se-Kepton untuk menyampaikan aspirasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Dengan rangkaian agenda tersebut, kunjungan kerja Komite I DPD RI diharapkan menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan Kepulauan Buton.
Peliput : Nandar
