DetailNews.id, Sulut – Suasana penuh khidmat mewarnai pelantikan pengurus baru Walubi Sulawesi Utara yang digelar di Hotel Swisbell, Minggu (16/11/2025), dimana Pemprov Sulut hadir memberi dukungan sekaligus menegaskan komitmen menjaga harmoni dan toleransi di daerah.
Staf Khusus Gubernur Bidang Perikanan dan Kelautan, Reza Sofian, SH, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Stevanus. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Gubernur Yulius terhadap terselenggaranya kegiatan keagamaan tersebut. Ia menegaskan bahwa Sulawesi Utara selama ini dikenal luas sebagai laboratorium kerukunan dan termasuk daerah dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia. Menurutnya, capaian itu tidak terlepas dari kontribusi seluruh umat beragama, termasuk umat Buddha melalui peran aktif Walubi.
“Organisasi Walubi telah menjadi mitra strategis dalam memelihara harmoni, memperkuat dialog lintas agama, serta membangun kesadaran akan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman,” ujar Reza menyampaikan sambutan Gubernur Yulius.
Lebih lanjut, Gubernur Yulius menaruh harapan agar Walubi terus memainkan peran penting tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga pada bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan mitra organisasi keagamaan yang mampu memperkuat moralitas sosial, mempererat persaudaraan, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Gubernur Yulius melalui Reza Sofian menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus Walubi Provinsi Sulawesi Utara yang baru dilantik. Ia berharap seluruh pengurus dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, kebijaksanaan, dan semangat pelayanan.
Sebagai informasi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) merupakan wadah kebersamaan bagi organisasi-organisasi keagamaan Buddha di Indonesia, terdiri atas Majelis-Majelis Agama Buddha, lembaga keagamaan, Dewan Sangha, Badan Kehormatan, serta berbagai wadah kemasyarakatan berlandaskan ajaran Buddha. Walubi didirikan di DKI Jakarta, dengan kepengurusan pertama terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Perwakilan Umat Buddha Indonesia Nomor 001/KNUBI/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998. Organisasi ini berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Dewan Pengurus Pusat berlokasi di Ibu Kota Negara.
Peliput : Dade Paputungan
