DetailNews.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bersiap mengambil langkah tegas setelah pemerintah menunda pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang seharusnya ditetapkan pada Jumat (21/11/2025). Penundaan tersebut disebut menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berkaitan dengan penyempurnaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Namun, hingga saat ini KSBSI menyatakan belum memperoleh informasi terkait substansi maupun arah kebijakan dalam rancangan regulasi tersebut.
“Kami ada rencana mau turun ke jalan. Kami juga menghargai teman-teman lain yang akan turun ke jalan,” ujar Elly, Jumat (21/11/2025).
Elly menegaskan bahwa ketidakjelasan ini berpotensi mengganggu kepastian kebijakan pengupahan, terlebih usulan kenaikan UMP 2026 tidak lagi seragam antarwilayah. Menurutnya, tuntutan buruh memang berbeda-beda di setiap provinsi, namun wakil KSBSI di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) telah mengajukan usulan kenaikan sebesar 8,3%.
KSBSI juga mendesak pemerintah untuk tetap konsisten menjalankan Putusan MK 168/2023 yang mengamanatkan penetapan UMP berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Lebih jauh, Elly mengingatkan adanya potensi resistensi dari kalangan pengusaha apabila kenaikan UMP dinilai terlalu tinggi. Ia khawatir hal tersebut dapat berdampak pada keberlanjutan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya.
“Jangan sampai kenaikan UMP nanti jadi alasan untuk menutup perusahaan-perusahaan, terutama yang padat karya,” tegasnya.
KSBSI menyatakan akan terus memantau perkembangan penyusunan regulasi dan menegaskan kesiapan melakukan aksi apabila pemerintah tak segera memberikan kejelasan terkait penetapan UMP 2026.
Peliput : Raden
