DetailNews.id, Sulut – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan realisasi APBD 2025 tetap stabil dan berada pada jalur efisiensi, meski menghadapi perlambatan pada triwulan III akibat implementasi Perubahan APBD. Hingga 28 November 2025, capaian pendapatan dan belanja daerah menunjukkan tren positif, menegaskan komitmen Pemprov dalam menjaga akuntabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Pemprov Sulut rutin menggelar evaluasi capaian pendapatan dan progres realisasi belanja, sekaligus menuntaskan hambatan teknis di perangkat daerah. Evaluasi internal ini juga dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri melalui monitoring mingguan. Hasilnya, Sulut tercatat tidak masuk zona merah, menandakan kinerja stabil dan lebih baik dibanding rata-rata nasional.
Meski terdapat perlambatan realisasi pada triwulan III 2025 akibat implementasi Perubahan APBD yang baru efektif Oktober 2025, Pemprov menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1/25.9931/SEKR-BKAD untuk mempercepat pelaksanaan belanja tanpa mengabaikan kualitas dokumen dan mutu output. Dengan langkah ini, Pemprov optimistis target realisasi APBD dapat tercapai hingga akhir tahun.
Realisasi APBD 2025 hingga 28 November 2025:
Pendapatan Daerah: Rp3,15 triliun (83,04% dari target Rp3,79 triliun)
-
Pajak Daerah: Rp962 miliar (84,17%)
-
Pendapatan Transfer: Rp1,92 triliun (84,42%) terdiri dari DAU, DAK, dan DBH
Belanja Daerah: Rp2,59 triliun (71,33% dari pagu Rp3,64 triliun)
-
Belanja Operasi: Rp1,98 triliun (73,39%)
-
Belanja Modal: Rp161,3 miliar (pembangunan gedung, jalan, irigasi, mesin, peralatan)
-
Belanja Transfer: Rp451,92 miliar (bagi hasil untuk 15 kabupaten/kota di Sulut)
Selain itu, Pemprov Sulut juga menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sebesar Rp5,53 miliar, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pemprov Sulut membuka ruang transparansi bagi masukan konstruktif dari masyarakat, LSM, dan tokoh publik untuk perbaikan tata kelola. Seluruh strategi diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan semua elemen pemerintah dan masyarakat, Pemprov optimistis APBD 2025 dapat direalisasikan secara maksimal, efisien, dan akuntabel, menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.*
Peliput : Dade Paputungan
