DetailNews.id, Bitung – Pemerintah Kota Bitung kembali menegaskan komitmennya dalam menyediakan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Bitung dan BPJS Kesehatan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Bitung, Rabu (10/12/2025).
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, menegaskan bahwa keberlanjutan jaminan kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat yang iurannya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“BPJS Kesehatan harus hadir meng-cover semua masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Pemerintah Kota Bitung punya tanggung jawab untuk menjamin seluruh warga tetap terlindungi, khususnya peserta yang dibiayai APBD,” tegas Wali Kota Hengky.
Ia menambahkan bahwa perluasan akses kesehatan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi Pemkot dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil bagi sebagian warga.
Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Leddy Ambat, SSTP, menyampaikan data terbaru kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD. Hingga Desember 2025, jumlah peserta mencapai 62.062 jiwa pada segmen PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah). Adapun untuk Januari 2026, jumlah peserta yang ditanggung diproyeksikan menjadi 59.441 jiwa, sesuai hasil pemutakhiran dan sinkronisasi data.
“Kami terus menyinkronkan data agar seluruh warga yang berhak mendapatkan perlindungan kesehatan tetap terakomodasi. Pembiayaan APBD harus tepat sasaran,” ungkap Leddy.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan. Pemkot Bitung menegaskan bahwa dukungan APBD menjamin tidak ada peserta yang terancam nonaktif akibat keterlambatan pembayaran iuran.
Dengan begitu, seluruh masyarakat tetap dapat mengakses layanan—mulai dari layanan dasar, rawat inap, obat-obatan, tindakan medis, hingga layanan penunjang lainnya.
Pemkot Bitung juga menilai kolaborasi dengan BPJS Kesehatan sebagai fondasi penting dalam upaya mewujudkan jaminan kesehatan universal. Ke depan, pemerintah daerah berencana melakukan:
- pemutakhiran data secara berkala,
- percepatan penyelesaian kendala teknis kepesertaan,
- perluasan program layanan preventif, promotif, hingga kuratif.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat sektor kesehatan di Kota Bitung.
Turut hadir dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan dr. Pitter Lumingkewas serta Kepala Bagian Kerjasama Rudy Ponamon.
Peliput : Ical
