DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Bolmong, Dony Lumenta, dalam kegiatan implementasi regulasi nasional terkait manajemen kinerja ASN yang digelar di Best Western The Lagoon Hotel, Manado, Senin (08/12/2025).
Kegiatan tersebut membahas penerapan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 81 Tahun 2024 mengenai penggunaan layanan E-Kinerja. Dua regulasi ini menjadi acuan utama dalam membangun sistem penilaian kinerja ASN yang lebih objektif, terukur, dan transparan, sejalan dengan prinsip meritokrasi.
Selain itu, agenda juga dirangkaikan dengan rekonsiliasi data ASN untuk menyelesaikan perbedaan dan ketidaksesuaian data kepegawaian yang masih ditemukan. Proses tersebut dipadukan dengan validasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), yang berperan penting dalam memastikan penempatan jabatan dan pembagian tugas ASN sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Dalam forum tersebut, peserta ditekankan pada pentingnya pemutakhiran data ASN secara berkelanjutan. Data yang akurat dinilai menjadi prasyarat mutlak bagi perencanaan sumber daya manusia aparatur, terutama dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Implementasi sistem E-Kinerja turut menjadi sorotan utama. Melalui sistem digital ini, penilaian kinerja ASN dapat dilakukan secara real time dan lebih akuntabel, sehingga meminimalisasi penilaian yang bersifat subjektif. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil.
Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan bahwa tata kelola ASN yang berkualitas merupakan kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif. Menurutnya, pembenahan manajemen kepegawaian bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut langsung kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Melalui rekonsiliasi data, validasi Anjab dan ABK, serta pemanfaatan sistem E-Kinerja, kita ingin memastikan seluruh ASN bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Ini akan berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas Dony.
Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pejabat pembina kepegawaian, instansi teknis, dan seluruh perangkat daerah agar implementasi reformasi birokrasi benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya pada tataran dokumen.
Dengan langkah strategis tersebut, Pemkab Bolmong terus berupaya membangun birokrasi yang lebih efektif, adaptif, dan profesional, guna menjawab tuntutan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Peliput : Dayat Gumalangit
