DetailNews.id, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriah yang digelar di Hotel Aston pada 20 November 2025 tidak memiliki dasar hukum organisasi dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melalui surat pernyataan resmi bernomor 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025, sebagai tanggapan atas dokumen Tabayyun Rais Aam.
Dalam pernyataannya, Gus Yahya, sapaan akrab Ketua Umum PBNU, menyebut rangkaian peristiwa dan surat-menyurat yang dijadikan dasar oleh Rais Aam tidak dapat dipahami secara parsial.
Menurutnya, jika dicermati secara utuh dan jujur, keputusan rapat tersebut beserta seluruh turunannya, termasuk klaim penetapan Pejabat Ketua Umum, tidak memiliki legitimasi organisasi.
“Keputusan Rapat Harian Syuriah 20 November 2025 dan seluruh keputusan turunannya merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan AD/ART, dan dengan sendirinya batal demi hukum,” tegas Gus Yahya.
Sebagai mandataris Muktamar, Gus Yahya menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan rapat tersebut dan seluruh produk lanjutannya. Penolakan itu, kata dia, bukan didorong kepentingan pribadi, melainkan tanggung jawab konstitusional untuk menjaga marwah dan tatanan organisasi NU.
Ia menegaskan, PBNU berkewajiban menjaga konstitusi jam’iyyah yang telah diwariskan para pendiri NU, sehingga setiap keputusan yang menyimpang dari AD/ART tidak dapat dibenarkan secara organisatoris.
Meski bersikap tegas secara konstitusional, Gus Yahya menekankan pentingnya menghentikan konflik internal yang berlarut-larut. Ia menilai perpecahan hanya akan menguras energi dan merusak rumah besar Nahdlatul Ulama.
“Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perselisihan,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak di lingkungan NU untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan dan musyawarah.
Sebagai jalan keluar, PBNU mendorong penyiapan Muktamar yang legitimate dan sesuai AD/ART sebagai solusi konstitusional dan terhormat guna menyelesaikan seluruh persoalan internal organisasi.
“Muktamar yang sah dan konstitusional adalah jalan terbaik untuk membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik,” ujarnya dalam surat pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada 3 Rajab 1447 Hijriah atau 24 Desember 2025.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap resmi PBNU di tengah dinamika internal yang belakangan mengemuka, dengan menempatkan AD/ART sebagai rujukan utama dalam penyelesaian persoalan organisasi.
Peliput : Raden
