DetailNews.id, Boltim – Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media terkait dugaan intimidasi dan permintaan dana oleh Kapolres Bolaang Mongondow Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Yusri Damopolii, menyampaikan klarifikasi resmi dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar serta menyesatkan.
Melalui pernyataan tertulis, Yusri menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar, menyesatkan, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara fakta maupun etika jurnalistik.
“Pemberitaan yang menyebut Kapolres Boltim melakukan intimidasi serta permintaan dana kepada saya sama sekali tidak benar. Saya menyampaikan klarifikasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas Yusri.
Yusri juga menegaskan bahwa Kapolres Boltim selaku pejabat publik dan pengayom masyarakat tidak pernah melakukan intimidasi, apalagi meminta dana dalam bentuk apa pun, baik secara pribadi maupun institusional, terkait program perbaikan kolam renang yang merupakan bagian dari program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Tidak pernah ada permintaan dana, tidak ada tekanan, dan tidak ada keterlibatan seperti yang diberitakan. Informasi tersebut murni keliru,” lanjutnya.
Senada dengan klarifikasi tersebut, Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan juga membantah keras isu yang beredar dan menyebutnya sebagai berita hoaks yang tidak berdasar.
“Saya tegaskan, tidak benar adanya isu bahwa saya meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk urusan Kolam Renang Sario. Itu berita hoaks,” tegas Kapolres.
Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa institusi kepolisian, termasuk Polda Sulawesi Utara, tidak terlibat sama sekali dalam rencana renovasi Kolam Renang Sario.
Menurutnya, program tersebut sepenuhnya merupakan bagian dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
“Kepolisian tidak terlibat dalam proses renovasi kolam renang tersebut. Itu murni program pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan adanya klarifikasi resmi dari kedua belah pihak, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat, serta tetap mengedepankan prinsip cek dan ricek dalam menerima dan menyebarluaskan setiap pemberitaan.
Peliput : Amingsih Mustapa
