DetailNews.id, Bitung — Pengadaan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bitung menuai sorotan publik. Anggaran pengadaan tahun 2025 yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah diketahui belum sepenuhnya terealisasi hingga memasuki Januari 2026.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, seragam tersebut sedianya digunakan pada apel perdana awal tahun yang digelar pada 5 Januari 2026.
Namun hingga pertengahan Januari, realisasi di lapangan belum sesuai perencanaan. Sejumlah pegawai belum menerima seragam, sementara sebagian lainnya menerima tanpa kelengkapan atribut, Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di internal Damkar.
Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa seragam bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan simbol identitas, kedisiplinan, serta kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Awalnya direncanakan dipakai saat apel perdana. Tapi sampai sekarang masih banyak yang belum menerima. Ada juga yang sudah menerima, namun atributnya belum lengkap,” ujarnya.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Bitung yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Forsman Dandel, membenarkan adanya persoalan tersebut. Ia mengakui bahwa hingga saat ini distribusi seragam ASN dan PPPK Damkar belum tuntas sepenuhnya.
Menurut Dandel, pihaknya telah memberikan penegasan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan. Ia menjelaskan bahwa kendala pengadaan merupakan persoalan yang bermula pada masa kepemimpinan sebelumnya.
“Kami sudah memberikan ultimatum untuk segera diselesaikan. Ada sejumlah kekurangan yang disampaikan teman-teman di lapangan sehingga harus diperbaiki dan dilengkapi. Ini memang dimulai saat pejabat lama, namun kami sudah menegaskan kepada Sekretaris Dinas agar seluruh kekurangan segera dilengkapi,” kata Forsman Dandel, Sabtu (10/1/2026).
Sorotan juga datang dari pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe, yang menilai keterlambatan pengadaan seragam tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, penggunaan anggaran tahun 2025 yang belum tuntas hingga tahun anggaran berganti patut menjadi perhatian serius.
“Ini anggaran 2025. Secara tata kelola, seharusnya sudah tuntas. Inspektorat perlu turun melakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada persoalan dalam proses pengadaan yang merugikan daerah,” tegas Sany.
Ia menambahkan, keterlambatan dan ketidaklengkapan pengadaan berpotensi mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jika tidak ditangani secara terbuka dan tegas, kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Desakan agar Inspektorat Kota Bitung segera melakukan audit menyeluruh pun menguat. Publik menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan anggaran pengadaan seragam Damkar digunakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Peliput : ical
 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)){kind=link}