DetailNews.id, Jakarta – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas buka suara terkait polemik penambahan kuota haji 20.000 jamaah yang belakangan menyeret namanya dan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Klarifikasi tersebut disampaikan Yaqut dalam podcast Ruang Publik yang ditayangkan kanal YouTube @ruangpublikIDN, belum lama ini.
Pernyataan Yaqut muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola kuota haji, termasuk isu mengenai status hukum dirinya dalam perkara yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yaqut menegaskan, bahwa penambahan kuota haji 20.000 jamaah diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. Ia memastikan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
“Tambahan kuota itu diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Pada saat itu saya tidak ada di sana,” ujar Yaqut.
Menurutnya, Presiden Jokowi saat menerima tambahan kuota didampingi sejumlah menteri, di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Sekretaris Kabinet. Namun, ia menegaskan dirinya tidak berada dalam pertemuan tersebut.
Ia mengaku terkejut ketika Presiden Jokowi kemudian mengumumkan ke publik bahwa Indonesia memperoleh tambahan kuota haji 20.000 jamaah. Ia menilai, dari sisi teknis, penyelenggaraan ibadah haji pada 2023 telah menghadapi berbagai persoalan.
“Dengan tambahan 8.000 kuota saja saat itu penyelenggaraan haji sudah sangat bermasalah. Apalagi jika langsung ditambah 20.000,” kata Yaqut.
Ia menyebut, apabila dilibatkan sejak awal, dirinya akan menyampaikan kepada Presiden bahwa penambahan kuota dalam jumlah besar berpotensi menyulitkan penyediaan layanan teknis yang optimal bagi jamaah, mulai dari pemondokan hingga transportasi.
Selain itu, Yaqut membantah keras tudingan bahwa dirinya mengambil keuntungan dari pembagian kuota haji dengan skema 50:50. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang atau keuntungan apa pun dari proses tersebut.
“Saya tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun. Tidak untuk diri saya pribadi, tidak juga untuk organisasi apa pun,” ujarnya.
Yaqut menambahkan, selama menjabat sebagai Menteri Agama, dirinya tidak pernah berpikir soal keuntungan atau uang dalam pengelolaan kuota haji. Fokus utamanya, kata dia, adalah pelayanan jamaah dan kepentingan publik.
Klarifikasi tersebut disampaikan Yaqut untuk merespons berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait penambahan kuota haji dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya.
Peliput: Raden
