DetailNews.id, Manggarai – Pemerintah Kabupaten Manggarai memastikan tidak ada program bantuan rumah pada tahun 2025. Namun demikian, kebijakan tersebut bukan berarti mengabaikan kebutuhan masyarakat akan hunian layak. Pemerintah daerah justru tengah menyiapkan arah kebijakan baru yang lebih menekankan kolaborasi lintas pemerintahan serta peningkatan kualitas rumah pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Yustinus MN, dalam wawancara eksklusif bersama DetailNews.id, Jumat (6/2).
“Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tetapi kami ingin mengubah pola pikir, dari sekadar memberi bantuan menjadi membangun hunian yang benar-benar layak dan berkualitas bersama-sama,” ujar Yustinus.
Tidak adanya program bantuan rumah pada 2025, menurut Yustinus, merupakan bagian dari penataan kebijakan agar pelaksanaan program ke depan lebih matang dan tepat sasaran. Tahun 2026 ditetapkan sebagai momentum peningkatan kualitas rumah layak huni yang tersebar di 145 desa di wilayah Manggarai.
Program tersebut akan didukung skema pembiayaan bersama yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa. Skema ini menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu tingkatan pemerintahan.
Selain rencana besar di tingkat desa, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus bagi masyarakat terdampak bencana. Pada tahun ini, lima unit rumah pascabencana direncanakan akan dibangun, dengan proses administrasi dan dokumen pendukung yang saat ini tengah disiapkan.
“Setiap rumah yang dibangun untuk korban bencana adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan mereka untuk bangkit setelah musibah,” kata Yustinus.
Pemerintah Kabupaten Manggarai juga memastikan bahwa kawasan perkotaan tidak terabaikan. Di Kecamatan Langke Rembong, dua kelurahan masing-masing akan menerima lima unit rumah layak huni yang seluruh pembiayaannya bersumber dari pemerintah provinsi.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian layak secara merata, baik di wilayah desa maupun perkotaan.
Yustinus menegaskan bahwa penerima manfaat program rumah layak huni hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami ingin memastikan bantuan tepat sasaran. Sistem ini dibuat agar anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Untuk menjamin kualitas bangunan, pemerintah daerah akan membentuk tim teknis yang bertugas melakukan penilaian terhadap setiap unit rumah, termasuk aspek aksesibilitas dan kelayakan huni.
“Kami tidak ingin rumah yang dibangun justru menjadi masalah baru karena kualitasnya tidak layak. Kualitas adalah komitmen kami kepada rakyat,” tegas Yustinus.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap program rumah rakyat ke depan tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga pada mutu hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Peliput : Safrinus
