DetailNews.id, Tarakan — Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., menjelaskan alasan Pemerintah Kota Tarakan merencanakan pembangunan pusat pemerintahan baru di wilayah utara kota. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata pembangunan fisik, melainkan bagian dari pemerataan pembangunan dan penataan wilayah jangka panjang.
Hal itu disampaikan Khairul saat menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kalimantan Utara di Royal Crown Hotel, Tarakan, Jumat (6/2/2026).
Khairul menuturkan, pembangunan pusat pemerintahan baru merupakan langkah yang lazim dilakukan di banyak daerah. Sejumlah wilayah lain, seperti Malinau, hingga Nunukan, bahkan telah lebih dahulu membangun kawasan baru.
“Tarakan justru belum. Padahal kebutuhan penataan kota dan pemerataan wilayah itu sudah lama,” ujar Khairul.
Ia menyebutkan, selama ini pembangunan dan aktivitas pemerintahan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah barat dan tengah kota. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketimpangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Tarakan bagian utara.
“Teman-teman di utara sering merasa semuanya terpusat di barat dan tengah. Dari utara mau ke mana? Ke Tarakan lagi, ke pusat lagi,” kata Khairul.
Selain untuk pemerataan, pembangunan pusat pemerintahan baru juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan utara.
Pemkot Tarakan, kata dia, telah memiliki aset lahan sekitar 130 hektare yang disiapkan sejak era almarhum Wali Kota Jusuf SK, yang sebelumnya direncanakan sebagai pusat pemerintahan provinsi apabila Tarakan ditetapkan sebagai ibu kota.
“Lahan itu aset negara. Sekarang sudah mulai dimanfaatkan. Di sana sedang dibangun Sekolah Rakyat, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, serta sejumlah fasilitas instansi vertikal seperti Brimob, KPU, dan Bawaslu,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Tarakan berencana memindahkan sebagian fungsi pemerintahan ke kawasan tersebut dalam satu kluster, termasuk instansi vertikal, guna mempermudah koordinasi.
Namun demikian, Khairul menegaskan, tidak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipindahkan. Pemerintah hanya merencanakan pemindahan sekretariat daerah serta empat OPD yang intens berkoordinasi dengan kepala daerah, yakni BKD, BPKAD, Inspektorat, dan Bappeda.
“Kita berhitung dengan kemampuan anggaran. Tidak jor-joran. DPRD tetap di sini, dan sebagian besar pelayanan masyarakat juga tetap di lokasi lama,” ujarnya.
Terkait isu efisiensi anggaran, Khairul menyatakan seluruh rencana pembangunan telah diperhitungkan secara matang, termasuk skema pembiayaan multiyears yang menurutnya bukan hal baru bagi Pemkot Tarakan.
“Kita sudah punya pengalaman multiyears dan bisa diselesaikan tanpa meninggalkan utang. Banyak sekolah dan fasilitas publik yang dibangun dengan skema itu,” kata Khairul.
Ia menambahkan, gedung-gedung pemerintahan yang berada di pusat kota ke depan akan dialihfungsikan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai kawasan bisnis dan jasa.
“Bisa disewakan jadi hotel, pusat perbelanjaan, atau fungsi ekonomi lain. Supaya kota ini tertata, seimbang, dan tidak berat sebelah. Pada awal periode pertama Wali Kota malah kita mampu membayar hutang,” tutupnya.
Peliput: Raden
