DetailNews.id, Tikep – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II, Senin (9/2/2026), di kantor DPRD Tidore.
Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman ini dinilai strategis karena menyentuh aspek hak asasi manusia dan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, serta berkeadaban.
Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, mengatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dengan kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
“Kita semua memahami bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kota Tidore Kepulauan, yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah berkewajiban hadir untuk menjamin penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak tersebut secara adil dan setara,” ujarnya.
Rapat paripurna yang diikuti 23 dari 25 anggota DPRD tersebut menampilkan pandangan umum dari empat fraksi, yakni Fraksi PKB, Fraksi ADEM, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi DKI. Keempat fraksi tersebut menyatakan sikap menyetujui Ranperda dan mendorong pembahasan lebih lanjut hingga menjadi Peraturan Daerah.
Rapat yang dihadiri langsung Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, H. Ismail Dukomalamo, Forkopimda, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, pimpinan OPD, camat, serta insan pers.
Peliput : NuMel
