Hilirisasi Nikel: Transformasi atau Neokolonialisme Energi?
oleh : Idhar Ishak, Aktifis HMI Cabang Tondano
DetailNews.id, SulutGO – Indonesia tengah berpesta atas narasi hilirisasi. Ekspor melonjak, investasi asing mengalir deras, dan nama Indonesia harum sebagai pemegang kunci transisi energi dunia melalui nikel. Dalam sorotan media dan pameran ekonomi, kita terlihat sebagai negara yang berhasil menegaskan diri dari sekadar “penggali tanah” menjadi pemain industri global.
Namun, di balik kemilau statistik itu tersimpan sebuah ironi yang getir: kita sedang mengekspor masa depan bersih bagi negara lain, sementara menimbun “sampah” emisi dan kerusakan ekologi di halaman rumah sendiri.
Hilirisasi: Keberanian atau Tragedi Lingkungan?
Secara ekonomi-politik, strategi hilirisasi nikel adalah langkah berani yang patut diapresiasi. Indonesia berhasil menggeser posisi tawar dan menuntut nilai tambah atas sumber daya alamnya. Namun pertanyaan penting kemudian muncul: pada level mana martabat lingkungan kita dipertaruhkan?
Mengapa Indonesia seolah rela menjadi “dapur kotor” bagi ambisi energi hijau global?
Egoisme Global dan Ketimpangan Standar
Dunia Barat, terutama Uni Eropa, mulai memasang barikade tinggi terhadap produk yang dianggap “kotor” melalui kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Mereka menuntut standar emisi yang tinggi, seolah-olah sedang menegakkan moral industri global.
Namun, di sisi lain, arus investasi besar dari Tiongkok yang masuk ke sektor smelter kita sering kali membawa teknologi yang masih bergantung pada PLTU batu bara. Hasilnya: nikel kita diproses dengan jejak karbon masif, lalu dijadikan baterai mobil listrik yang melaju mulus dan “tanpa dosa” di jalanan Paris atau Berlin.
Ini adalah bentuk neokolonialisme gaya baru. Kita mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tipis dibandingkan beban kerusakan lingkungan yang bersifat permanen. Jika kita terus membiarkan standar ganda ini terjadi, Indonesia tak lebih dari sekadar “tempat sampah” emisi global menyediakan bahan baku bersih dengan cara-cara yang kotor.
Jebakan Kecepatan vs. Keteguhan Hijau
Pemerintah tampak sedang dalam perlombaan melawan waktu. Namun, syahwat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sering kali menepikan kualitas eksekusi. Janji mengenai “Hilirisasi Hijau” masih kerap terdengar seperti gimik pemasaran daripada komitmen substansial.
Transparansi dalam tata kelola lingkungan dan audit emisi smelter masih menjadi barang mewah yang sulit diakses publik. Tanpa penegakan hukum yang teguh dan transisi energi primer smelter menuju energi terbarukan, kita hanya sedang melakukan pencucian uang ekologi (greenwashing). Kita membanggakan pertumbuhan, namun mengabaikan kenyataan bahwa biaya pemulihan alam di masa depan mungkin jauh lebih besar dari royalti yang kita terima hari ini.
Berdaulat atau Sekadar Menjadi Pelayan?
Menghindari posisi sebagai “tempat sampah” industri dunia menuntut lebih dari sekadar diplomasi basa-basi. Indonesia harus berani menetapkan standar: jika Anda ingin nikel kami, Anda harus membawa teknologi bersih bukan teknologi buangan yang dilarang di negara asal Anda.
Kedaulatan ekonomi bukan hanya tentang berapa banyak pabrik yang berdiri, tetapi tentang bagaimana pabrik tersebut menghargai tanah tempat ia berpijak. Jangan sampai cucu-cucu kita nanti hanya mewarisi lubang-lubang tambang dan udara yang sesak, sementara dunia luar merayakan langit biru dari baterai yang kita suplai dengan keringat dan kerusakan alam.
Sudah Saatnya Berhenti Menjadi Pelayan Dunia
Nikel ini milik kita, dan sudah seharusnya kemakmurannya tidak menyisakan jelaga karbon bagi masa depan kita sendiri. Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi kekuatan industri yang bermartabat, maka kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekologis.
Karena pada akhirnya, bukan hanya siapa yang menguasai nikel, tetapi siapa yang berani menjaga bumi yang dipijak.
Penulis : Idhar Ishak, Aktifis HMI Cabang Tondano
