DetailNews.id, Manggarai – Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Manggarai, Marselinus Berahi, SH, memaparkan sejumlah persoalan terkait sistem transportasi di wilayah tersebut dalam wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya, Rabu (11/2).
Dalam keterangannya, Marselinus menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengabaikan kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, dalam penyelenggaraan layanan transportasi umum. Namun, ia mengakui bahwa saat ini hanya 11 dari total 63 trayek angkutan yang aktif beroperasi.
“Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, tantangan geografis wilayah Manggarai, serta partisipasi operator yang belum optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan tersebut berdampak pada jangkauan layanan, frekuensi perjalanan, serta keterjangkauan biaya bagi masyarakat. Meski demikian, Dishub terus berupaya mencari solusi agar layanan transportasi publik dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara bertahap.
Terkait integrasi sistem transportasi terpadu yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan, Marselinus menegaskan bahwa tidak ada persoalan komitmen maupun kapasitas dalam penyusunan kebijakan. Ia juga membantah adanya faktor politik yang menghambat proses tersebut.
Menurutnya, integrasi sistem transportasi memerlukan tahapan yang terukur, dukungan anggaran yang memadai, serta sinkronisasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. “Perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data agar implementasinya tepat sasaran,” katanya.
Dalam aspek keselamatan lalu lintas, Dishub menegaskan bahwa isu tersebut bukanlah prioritas terakhir. Untuk tahun 2026, telah direncanakan program pemeliharaan dan perbaikan rambu lalu lintas, dengan fokus pada titik-titik yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Marselinus menyebutkan, luasnya jaringan jalan serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan keselamatan. Oleh karena itu, penentuan prioritas dilakukan berdasarkan data dan hasil survei lapangan.
Ke depan, Dishub Manggarai berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengedepankan pendekatan berbasis data dan edukasi masyarakat.
“Setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan publik. Masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi penting dalam merumuskan kebijakan transportasi yang lebih baik,” tutupnya.
Peliput : Safrinus
