DetailNews.id, Tarakan – Penampilan barongsai mewarnai kegiatan reses Anggota DPRD Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, SE., pada masa persidangan II Tahun 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sekaligus simbol penguatan nilai kebhinekaan di tengah masyarakat.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Cafe Pondles, Karang Anyar, Tarakan Barat itu, Supaad menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek kepada masyarakat Tionghoa yang merayakan.
Ia menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama.
“Untuk saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, saya ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2026,” ujar Rabu (18/2/26).
Menurutnya, seni barongsai kini tidak lagi sekadar identik dengan etnis tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Bahkan, kesenian tersebut sudah dipertandingkan dalam ajang olahraga hingga tingkat internasional.
Supaad juga mengapresiasi kelompok barongsai di Tarakan yang dinilai kerap berprestasi dan mewakili daerah dalam berbagai event. Ia menilai momentum reses tidak hanya menjadi ruang menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga sarana memperkuat persatuan dan toleransi.
“Kita ini satu bangsa. Perbedaan suku dan agama harus menjadi perekat, bukan pemisah,” tegasnya.
Selain menyoroti kebhinekaan, anggota Komisi IV DPRD Kaltara itu juga menegaskan komitmennya mengawal keberlanjutan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam dialog bersama warga, Supaad menanggapi persoalan PBI yang sempat dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah melakukan klarifikasi dan mengaktifkan kembali peserta PBI nonaktif, meski saat ini masih dalam proses validasi melalui satu data nasional.
“PBI yang sempat nonaktif sudah diaktifkan kembali oleh Kementerian Sosial. Namun ini hanya berlaku sementara sebelum dirapikan melalui satu data nasional,” katanya di hadapan puluhan masyarakat yang hadir.
Ia memastikan PBI yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara tetap berjalan normal dan tidak mengalami penonaktifan. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menjaga jaminan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Untuk tahun anggaran 2025, alokasi PBI di Kaltara mencapai hampir Rp25 miliar. Sementara pada 2026 disepakati sekitar Rp20 miliar melalui pembahasan TAPD dan DPRD Kalimantan Utara, menyesuaikan kondisi fiskal akibat berkurangnya transfer dana pusat ke daerah.
“Memang ada penyesuaian karena kondisi keuangan daerah, tapi komitmen kita terhadap kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Tanpa kondisi fisik yang baik, masyarakat akan kesulitan beraktivitas secara maksimal.
“Kita bisa punya jabatan dan harta, tapi kalau tidak sehat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu PBI harus kita jaga,” tutur Supaad.
Ia memastikan dirinya bersama Komisi IV DPRD Kaltara akan terus mengawal program PBI agar tetap berpihak kepada masyarakat kurang mampu, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin di daerah.
Peliput: Raden
