DetailNews.id, Bitung — Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemkot Bitung, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan yang digelar di Ruang SH Sarundajang, Kantor Wali Kota Bitung itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir. Ign. Rudy Theno, ST., MT., MA., bersama jajaran staf ahli, asisten sekda, kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda, camat, hingga Direktur RSUD.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar seremoni administratif, melainkan komitmen moral dan institusional untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
“Acara ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen kita terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Honandar dalam sambutannya.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan saat ini berada dalam pengawasan ketat, termasuk melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Program MCP bukan sekadar instrumen penilaian atau angka statistik. Ini adalah peta jalan dan kompas bagi kita semua untuk memastikan setiap area intervensi strategis mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen ASN berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.
Honandar menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi bertujuan memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat tanpa menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kita ingin setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata dan berkualitas bagi warga Bitung,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Pakta Integritas sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada tiga pilar utama birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.
“Pakta Integritas ini adalah benteng moral dan sistemik agar pejabat negara memiliki imunitas terhadap godaan penyimpangan serta mampu menjalankan manajemen pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Honandar juga menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah agar menjadi teladan di unit kerja masing-masing.
“Kami meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menjadi role model. Integritas harus terlihat dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya dalam dokumen,” tandasnya.
Lebih jauh, ia menargetkan Kota Bitung menjadi barometer integritas di Sulawesi Utara, termasuk dalam capaian skor MCP KPK tahun berjalan.
“Mari kita jadikan Kota Bitung sebagai barometer integritas di Sulawesi Utara. Dengan kerja kolaboratif dan niat yang tulus, saya yakin kita mampu mencapai skor MCP yang maksimal tahun ini,” ucapnya optimistis.
Meski demikian, ia mengingatkan agar orientasi tidak semata-mata pada capaian angka.
“Capaian skor MCP harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan persepsi antikorupsi di tengah masyarakat. Substansi jauh lebih penting daripada sekadar skor,” pungkas Honandar.
Penandatanganan Pakta Integritas yang diikuti seluruh unsur pimpinan ini menandai komitmen kolektif Pemerintah Kota Bitung untuk memperkuat reformasi birokrasi serta memastikan transformasi tata kelola pemerintahan berjalan lebih sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Peliput : ical
