DetailNews.id, Asahan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing Komisi A DPRD Kabupaten Asahan terkait perkebunan kelapa sawit Warisan yang berlokasi di Desa Huta Rao, Kecamatan Bandar Pulau, harus ditunda, Selasa (23/2). Hal ini disebabkan tidak hadirnya manajemen maupun pemilik perkebunan, yang diduga menandakan kurangnya penghargaan terhadap anggota dewan.
Kepala Desa Huta Rao, Hendra, mengaku tidak mengetahui luas maupun legalitas perkebunan kelapa sawit Warisan, dan menegaskan pihak manajemen juga tidak pernah melaporkan keberadaan tenaga kerja yang tinggal di lokasi kepada pemerintah desa. “Tulisan tamu wajib lapor di plank nomor rumah hanya formalitas, kenyataannya mereka tidak pernah melapor,” ujarnya.
Selain itu, diketahui perkebunan tersebut kini berganti nama menjadi PT Agro Asahan Lestari. Namun, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pertanian Kabupaten Asahan menegaskan bahwa baik nama Warisan maupun PT Agro Asahan Lestari tidak terdaftar di sistem OSS maupun data dinas pertanian.
Ketidakhadiran manajemen maupun pemilik perkebunan membuat hearing terpaksa ditunda. RDP tersebut dihadiri anggota Komisi A DPRD Asahan, perwakilan DPMPTSP, Dinas Pertanian, Camat Bandar Pulau, Kepala Desa Huta Rao, perwakilan Badan Pertanahan, dan instansi terkait lainnya.
Sejumlah anggota Komisi A menyatakan kebingungan atas jawaban Kepala Desa Huta Rao. “Kita heran dengan jawaban Kades Huta Rao, seperti ada yang ditutup-tutupi. Akibat manajemen tidak hadir, RDP kita tunda,” ujar mereka pasca hearing.
Peliput : Deddy
