DetailNews.id, Muna Barat – Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meminta sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia segera menyampaikan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan menjelang akhir kuartal I tahun 2026.
Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan lanjutan pembahasan Penerimaan Diterima di Muka (PDDM) dan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan yang digelar secara daring, Jumat (13/03/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rapat Pimpinan yang sebelumnya dilaksanakan pada Selasa (10/03/2026).
Menurut Ossy Dermawan, sejak Oktober 2025 jajaran ATR/BPN telah berupaya menuntaskan berbagai target penyelesaian berkas layanan pertanahan yang masih tertunda.
“Sejak Oktober 2025 kita telah berupaya menyelesaikan target berkas layanan pertanahan, dan ini merupakan bukti keseriusan kita dalam menuntaskan tanggungan yang ada. Untuk backlog sisanya, harus kita turunkan dan selesaikan secara progresif menjelang akhir Maret 2026 ini,” ujarnya.
Dalam arahannya, Ossy juga menyoroti konsentrasi layanan pertanahan yang menjadi prioritas penyelesaian. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi ATR/BPN, sekitar 70 persen layanan pertanahan nasional terkonsentrasi pada sejumlah layanan utama.
Beberapa layanan tersebut meliputi pengukuran dan pemetaan kadastral, pemecahan bidang tanah, pendaftaran tanah pertama kali, permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM), Surat Keputusan Hak Milik (SK HM) perorangan, peralihan hak dan jual beli, serta permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk badan hukum.
“Data dari Pusdatin sudah mengelompokkan titik-titik layanan yang harus diselesaikan. Jika kita fokus pada tiga layanan terbesar seperti pengukuran dan pemetaan kadastral, pemecahan bidang tanah, dan pendaftaran tanah pertama kali, maka backlog yang ada dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, juga meminta seluruh jajaran Kanwil BPN dan Kantah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian PDDM dan berkas layanan pertanahan.
Ia mengingatkan agar pimpinan di daerah memastikan kesesuaian data antara basis data kementerian melalui sistem GeoKKP dengan kondisi fisik layanan yang ada di lapangan.
“Jika dalam sistem GeoKKP tercatat sudah diserahkan kepada masyarakat, tetapi secara fisik masih berada di kantor, maka dalam konteks pelayanan hal itu belum dapat dianggap selesai,” tegasnya.
Pertemuan daring tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan di lingkungan ATR/BPN, di antaranya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, serta Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi.
Dalam forum tersebut, para pejabat turut memberikan arahan dan solusi strategis guna mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Peliput : Yus Misran
