DetailNews.id, Tarakan – Kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan responsif menjadi perhatian utama Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara. Luasnya wilayah serta tingginya kebutuhan administrasi masyarakat, menuntut kehadiran aparatur secara langsung di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Camat Tarakan Utara, Sisca Maya Crenata, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerapkan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan kecamatan. Ia juga menyebut belum ada instruksi dari pimpinan terkait penerapan kebijakan tersebut.
Menurutnya, sistem kerja dari rumah dinilai kurang relevan bagi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami ini pelayanan langsung ke masyarakat, jadi agak sulit kalau WFH diterapkan,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan halalbihalal Pemerintah Kota Tarakan di Gedung Serbaguna, Senin (6/4/2026).
Hari Jumat, sebutnya menjadi waktu krusial bagi masyarakat untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi sebelum memasuki akhir pekan.
“Kalau Jumat WFH, kasihan masyarakat. Sabtu-Minggu kita libur formal, sementara kebutuhan layanan tidak pernah berhenti,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, Kecamatan Tarakan Utara tetap menerapkan sistem kerja normal guna memastikan pelayanan berjalan optimal.
Dan untuk memastikan kedisiplinan aparatur pasca libur Lebaran, pihak kecamatan juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada hari pertama masuk kerja di tiga kelurahan, yakni Juata Laut, Juata Permai, dan Juata Kerikil.
Hasilnya, pelayanan berjalan normal dan tidak ditemukan aparatur yang mangkir tanpa keterangan.
Di sisi lain, sebagai upaya memperkuat komunikasi dengan masyarakat, Sisca memanfaatkan media sosial, khususnya TikTok, sebagai sarana menyerap aspirasi warga.
Kehadiran pejabat publik di media sosial bukan sekadar untuk eksistensi, melainkan bagian dari pendekatan pelayanan yang lebih terbuka.
“Tujuan saya sederhana, ingin dekat dengan masyarakat. Kalau kita tidak tahu keluhan dan kondisi mereka, kita tidak bisa maksimal sebagai pelayan,” ujarnya.
Akun pribadinya kini difungsikan sebagai ruang interaksi terbuka, tempat warga menyampaikan kritik, saran, hingga laporan kondisi di lapangan.
“Di situ ada edukasi, ada masukan, bahkan kritik. Dan kita harus siap, termasuk menerima komentar negatif,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan hanya akan menindaklanjuti laporan yang berada dalam wilayah kewenangannya, yakni Kecamatan Tarakan Utara.
Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi kinerja pemerintah di tingkat kecamatan.
“Ketika kita bekerja, masyarakat bisa melihat langsung. Itu bagian dari akuntabilitas,” pungkasnya.
Peliput: Raden
