DetailNews.id, Tarakan – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Tarakan ke wilayah Tarakan Utara mulai memasuki tahap persiapan dan pembangunan. Proyek ini diproyeksikan menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus menjadikan kawasan utara sebagai pusat industri dan pemerintahan.
Camat Tarakan Utara, Sisca Maya Crenata, S.STP., MH., menyebut pembangunan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028, setelah melalui masa pembangunan dalam satu hingga dua tahun ke depan.
“Untuk pusat pemerintahan baru ini memang difokuskan di Tarakan Utara. Sesuai arah kebijakan, wilayah ini akan menjadi pusat industri sekaligus pusat pemerintahan,” ujarnya, Senin (6/3/26).
Saat ini proses pembangunan masih dalam tahap awal, termasuk pematokan lahan seluas kurang lebih 40 hektare di Kawasan Siap Bangun (Kasiba) yang akan digunakan untuk kawasan perkantoran terpadu.
“Fokus utamanya nanti kantor wali kota, gedung serbaguna, serta beberapa perangkat daerah seperti BPKPAD, Bappeda, BKPSDM, dan Inspektorat,” jelasnya.
Meski menuai pro dan kontra di masyarakat, Sisca menilai dukungan terhadap pembangunan tersebut jauh lebih besar. Menurutnya, sebagian keberatan muncul dari warga yang terdampak langsung oleh proses pembangunan.
“Kalau dilihat, mayoritas masyarakat mendukung. Hanya segelintir yang merasa terganggu karena perubahan dari kondisi yang sudah ada,” katanya.
Salah satu dampak yang dirasakan saat ini adalah debu dari aktivitas pembangunan, baik dari proyek sekolah rakyat maupun kawasan industri yang tengah berkembang di wilayah tersebut.
Namun demikian, pihak kecamatan mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek untuk meminimalisir dampak tersebut.
“Kami sudah sampaikan ke pihak konsultan agar truk ditutup terpal dan dilakukan penyiraman jalan setelah aktivitas, supaya debu tidak berterbangan,” ujarnya.
Selain itu, rencana pelebaran jalan nasional di Jalan P. Aji Iskandar juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang memiliki usaha di bahu jalan.
“Kami sudah memberikan pemahaman bahwa ini adalah aset jalan nasional, sehingga tidak ada tuntutan ganti rugi. Masyarakat pada prinsipnya sudah memahami dan siap mendukung,” jelasnya.
Terkait pembebasan lahan, Sisca menyebut secara administratif sebagian besar telah diselesaikan sejak sebelumnya, meski masih ada beberapa hal teknis yang perlu dituntaskan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti perubahan perspektif masyarakat terhadap wilayah Tarakan Utara. Jika sebelumnya kawasan tersebut kerap dianggap terpinggirkan, kini mulai berkembang dan mendapat perhatian lebih.
“Dulu masyarakat kalau ke pusat kota bilangnya ‘mau ke Tarakan’, padahal kita ini satu kota. Sekarang kita mulai bangun identitas wilayah, bahwa ada utara, timur, tengah, dan barat, masing-masing punya peran,” ungkapnya.
Dengan berbagai pembangunan yang berjalan, ia optimistis Tarakan Utara akan tumbuh menjadi kawasan strategis yang lebih maju dan terintegrasi.
“Sekarang aktivitas sudah mulai ramai, bahkan di media sosial Tarakan Utara mulai banyak dibicarakan. Ini tanda bahwa kawasan ini berkembang,” pungkasnya.
Peliput: Raden
