DetailNews.id, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kamis (16/4/2026), yang membahas dampak serta tindak lanjut kebijakan terhadap wilayah terdampak di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satuan Tugas PKH, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Bupati Asahan juga hadir didampingi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan harapan agar forum dialog tersebut dapat menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat kabupaten/kota yang terdampak pencabutan 13 PBPH. Ia juga menyoroti perlunya kejelasan terkait peran pihak-pihak yang akan mengelola lahan pascapencabutan izin tersebut.
“Selain itu, kami juga mempertanyakan korelasi Perhutani yang akan mengambil alih perusahaan yang tidak bergerak di bidangnya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Asahan menyampaikan sejumlah masukan dalam forum tersebut. Ia menekankan agar pengelolaan lahan yang terdampak tidak hanya dilakukan oleh Agrinas, tetapi juga dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai alternatif pengelola.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya penguatan pengawasan terhadap lahan-lahan yang terdampak pencabutan PBPH melalui Satuan Tugas PKH, agar pengelolaan ke depan dapat lebih terarah dan sesuai ketentuan.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi dampak kebijakan pencabutan izin pemanfaatan hutan di Sumatera Utara.
Peliput : Deddy
