DetailNews.id, Palangka Raya – Upaya memperkuat posisi politik di tingkat daerah mulai dimatangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah melalui konsolidasi intensif dengan unsur legislatif. Kunjungan DPW PKB Kalteng ke DPRD provinsi pada Kamis, 30 April 2026, menjadi bagian dari langkah strategis tersebut.
Di tengah dinamika politik daerah yang terus berkembang, koordinasi yang solid antara struktur partai dan fraksi legislatif dinilai krusial. PKB, yang memiliki basis massa Nahdliyin cukup kuat di Kalimantan Tengah, berupaya memastikan bahwa arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang diusung partai.
Rahmanto Muhidin menegaskan pentingnya harmoni antar elemen politik sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsi DPRD secara maksimal. Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran bahwa potensi fragmentasi internal dapat mengurangi efektivitas peran partai dalam proses legislasi maupun pengawasan.
Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Fraksi PKB dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kehadiran Wakil Ketua II DPRD Muhammad Ansyari turut memperlihatkan peluang terbukanya kolaborasi lintas fraksi, terutama dalam merespons isu-isu strategis daerah secara lebih inklusif.
Komposisi delegasi PKB yang hadir turut mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari aspek hukum, keagamaan, hingga manajerial. Kehadiran tokoh seperti Habib Abdurrahman, Habib Rasyid, dan Ustadz Nasiri menunjukkan upaya PKB dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam praktik politik yang lebih pragmatis.
Meski demikian, tantangan ke depan tidak ringan. Komitmen politik yang dibangun melalui konsolidasi ini perlu diwujudkan dalam kebijakan konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi struktural harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas teknis serta kepekaan terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, langkah ini juga dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat akuntabilitas politik. Komunikasi yang terjalin erat antara partai dan fraksi diharapkan mampu mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan bertanggung jawab kepada publik.
Ke depan, efektivitas sinergi antara PKB dan DPRD Kalimantan Tengah akan diuji melalui kualitas produk legislasi, ketajaman fungsi pengawasan, serta respons terhadap berbagai isu prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peliput : Amos
