DetailNews.id, Bitung — Pemerintah Kota Bitung bersama DPRD Kota Bitung kembali menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung Ke-21 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung Tahun Anggaran 2025. Jumat (8/5)
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka dan Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Rudy Theno.
Dalam forum tersebut, DPRD Kota Bitung menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan bahwa rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, tetapi menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kota Bitung untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh demi pelayanan masyarakat yang lebih baik,” ujar Hengky Honandar.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kami ingin memastikan seluruh program pemerintah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dengan DPRD harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Hengky, Pemerintah Kota Bitung berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kota Bitung terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Ini menjadi semangat bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, jalannya rapat paripurna juga menjadi momentum politik pemerintahan daerah dalam memperkuat harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan Kota Bitung.
Pemerintah Kota Bitung berharap hasil rekomendasi DPRD dapat menjadi landasan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah sekaligus memperkuat arah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Peliput : ical
