DetailNews.id, Cilacap – Sorotan tajam mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap saat pembahasan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cilacap Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/5/2026). DPRD menilai masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyusunan dokumen LKPJ maupun pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera diperbaiki.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Cilacap itu, juru bicara Pansus X DPRD Kabupaten Cilacap, Suheri, membacakan sejumlah rekomendasi DPRD terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025.
Meski memberikan banyak catatan kritis, DPRD menilai secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap pada 2025 cukup baik. Realisasi pendapatan daerah tercatat melampaui target sebesar Rp3,855 triliun atau 100,13 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,085 triliun atau 103,44 persen.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai 95,59 persen dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sekitar Rp180,55 miliar.
Namun demikian, DPRD menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kualitas penyajian dokumen LKPJ, dominasi belanja operasi, rendahnya kemandirian fiskal daerah, hingga belum optimalnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Masih terdapat data yang belum lengkap, penulisan yang bergeser, serta beberapa bagian penjelasan yang belum terisi secara optimal,” kata Suheri saat membacakan rekomendasi DPRD.
DPRD meminta agar penyusunan LKPJ ke depan lebih informatif, berbasis data, dan dilengkapi dokumentasi visual seperti foto, tautan video, serta indikator pembangunan yang lebih komprehensif.
Selain itu, DPRD juga menyoroti rasio kemandirian fiskal Kabupaten Cilacap yang masih berada di angka 28,14 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasi, khususnya belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan produktif menjadi terbatas,” ujar Suheri.
Pada sektor ekonomi, DPRD memberi perhatian terhadap menurunnya investasi dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah konkret untuk memperbaiki iklim investasi dan mengembangkan destinasi wisata baru yang lebih inovatif.
DPRD juga menilai pembangunan embung, normalisasi saluran air, pengendalian banjir, serta pengelolaan sampah di sejumlah wilayah masih belum berjalan optimal.
Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, menegaskan rekomendasi DPRD tidak boleh hanya menjadi formalitas tahunan tanpa tindak lanjut nyata.
“Rekomendasi ini jangan hanya lewat saja karena ada beberapa catatan mengenai koreksi. Tahun ke tahun penyampaian LKPJ visualnya kurang, datanya kurang,” kata Taufik.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tetap konsisten terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan tidak mudah mengakomodasi usulan di luar prioritas daerah.
“Jangan kita foya-foya terhadap hibah karena kemampuan keuangan daerah kita juga berkurang. Yang wajib itu program prioritas pembangunan, bukan hibah,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD bukan semata evaluasi administratif, tetapi menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” ujar Ammy.
Ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan selama 2025. Namun menurutnya, sejumlah indikator makro daerah menunjukkan capaian positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta pengendalian inflasi daerah.
Ammy juga meminta seluruh kepala perangkat daerah mencermati rekomendasi DPRD dan menerjemahkannya ke dalam langkah konkret dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
Peliput : Sani
