DetailNews.id, Tarakan – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, SE., memanfaatkan masa reses sidang III untuk membahas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026.
Ia menegaskan proses penerimaan harus berjalan sesuai aturan tanpa celah praktik titipan. Hal itu disampaikan Supa’ad saat reses di For U Cafe, Minggu (17/5/2026).
Dalam forum itu, ia menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kaltara sebagai narasumber lantaran ada aturan baru terkait SPMB yang akan segera diterapkan.
“Saya angkat isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Karena sekarang soal penerimaan murid baru sedang jadi perhatian, makanya saya undang Dinas Pendidikan,” kata Supa’ad.
Menurutnya, kehadiran Dinas Pendidikan penting untuk membantu memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, informasi soal sistem baru penerimaan siswa belum tentu diterima merata oleh seluruh warga.
“Anggaran sosialisasi di Dinas Pendidikan minim, sehingga saya manfaatkan reses ini supaya masyarakat lebih paham,” ujarnya.
Peserta reses berasal dari berbagai kalangan, mulai ketua RT, mahasiswa, komunitas mualaf hingga jurnalis.
Supa’ad berharap media ikut membantu menyebarluaskan informasi terkait mekanisme penerimaan siswa baru.
Ia memastikan DPRD juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB agar tidak menimbulkan polemik seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Tentu sesuai fungsi DPRD adalah pengawasan dan kontroling, kami hadir. Biasanya Komisi IV akan turun langsung memantau,” katanya.
Supa’ad menegaskan dirinya mendukung penuh penerapan aturan yang ketat agar tidak ada praktik-praktik curang.
“Saya paling sependapat kalau harus tegak lurus dengan aturan. Jangan lagi ada istilah jalan samping, jalan depan, atau jalan belakang,” tegasnya.
Meski begitu, ia optimistis peluang kecurangan makin kecil karena sistem saat ini dinilai lebih canggih dan mudah dideteksi.
“Kalau ada titipan atau pelanggaran yang ada alat buktinya, tentu DPRD akan bersikap,” tutupnya
