DetailNews.id, Cilacap – Lambatnya realisasi proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 mulai mendapat sorotan DPRD menyusul belum bergulirnya sejumlah paket pekerjaan hingga pertengahan Mei pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 13 Maret 2026.
Wakil Ketua DPRD Cilacap dari Partai Gerindra, Suyatno, menilai sikap terlalu hati-hati di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru berdampak terhadap terhambatnya pembangunan daerah.
Menurutnya, kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan memang diperlukan, namun proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat tetap harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Jangan gamang sepanjang untuk rakyat proyek pembangunan jalan terus, biarkan semua berjalan on the track, rakyat menunggu,” tegasnya.
Hingga pertengahan Mei 2026, sejumlah paket proyek APBD disebut belum mulai ditayangkan. Kondisi tersebut dibenarkan beberapa pejabat dinas yang enggan disebutkan namanya.
Mereka mengaku masih menunggu instruksi pimpinan serta kesiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Cilacap sebelum proses lelang proyek dijalankan.
Situasi tersebut turut berdampak pada pelaku usaha jasa konstruksi di daerah. Sejumlah kontraktor lokal mengaku belum mendapatkan pekerjaan sejak bulan Ramadan lalu akibat belum adanya proyek yang berjalan.
Belum adanya kepastian jadwal lelang proyek APBD membuat aktivitas pembangunan di Kabupaten Cilacap tertahan dan berimbas terhadap sektor usaha konstruksi di daerah.
Peliput : Sani
