DetailNews.id, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan melalui keterlibatannya dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Pertemuan itu membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di wilayah Sumatera.
Menurut Nusron, pemerintah ingin memastikan seluruh proses penataan kawasan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.
“Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
Selain menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, kolaborasi tersebut juga dinilai mampu memberikan kepastian investasi serta manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Sebelumnya, Satgas PKH dilaporkan telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp11 triliun serta menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal. Selain itu, sejumlah izin perusahaan juga telah dicabut karena terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Satgas PKH, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Wakil Ketua I Satgas sekaligus Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga.
Peliput : Yus Misran
