DetailNews.id, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Minggu (24/05/2026), untuk menegaskan pentingnya penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik pertanahan di daerah, sekaligus menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf dan aset pemerintah daerah serta berdialog dengan jajaran pegawai Kanwil BPN Sulbar.
Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan bahwa GTRA harus menjadi forum strategis yang melibatkan pemerintah daerah, BPN, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Jadi saya pikir GTRA itu sangat baik untuk para Kepala Kantor Pertanahan gunakan saat ada permasalahan pertanahan di masyarakat. Ajak bupati atau kepala daerahnya (dalam forum GTRA) karena memang mereka Ketua GTRA di daerah tersebut, yang bertanggungjawab atas daerah tersebut,” ujar Ossy.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak akan optimal apabila masih terdapat perbedaan pandangan antarinstansi, sehingga dibutuhkan kesepahaman dan kerja bersama dalam satu forum.
“Kalau antara BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah masih ada perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh pihak harus duduk bersama terlebih dahulu,” tegasnya.
Selain memberikan pengarahan, Wamen Ossy juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf dan aset pemerintah daerah, didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin.
Kunjungan tersebut turut diisi dengan peninjauan kantor serta silaturahmi bersama para pejabat dan pegawai Kanwil BPN Sulbar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di daerah.
Peliput : Yus Misran
