DetailNews.id, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku, sekaligus memastikan setiap anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (29/5/2026).
Bupati Jember, Gus Fawait, yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur beserta seluruh tim pemeriksa yang telah menjalankan proses audit secara profesional.
“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari sinergi seluruh elemen pemerintahan daerah, termasuk fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jember dan kedisiplinan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan dari tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan berorientasi pada prinsip transparansi serta akuntabilitas.
“Ini merupakan buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Meski demikian, Gus Fawait mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Jember untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, mempertahankan opini WTP dan menjadikannya sebagai budaya kerja yang konsisten merupakan tantangan yang lebih besar dibandingkan meraihnya untuk pertama kali.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dalam LHP BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Karena itu, Pemkab Jember berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, Gus Fawait menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah bukan hanya memperoleh opini WTP, melainkan memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhir kita adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Jember,” pungkasnya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Jember menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Peliput : Lukman
