DetailNews.id, Jakarta – Sebanyak 1.029 sertipikat tanah wakaf dan tiga Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam International Conference on Pesantren (ICOP) 2026. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat legalisasi aset wakaf di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mengajak para penerima sertipikat untuk menjadi pelopor percepatan sertifikasi tanah wakaf di daerah masing-masing. Menurutnya, peran aktif para nazir, pengurus masjid, musala, dan pondok pesantren sangat penting untuk memastikan seluruh aset wakaf memiliki kepastian hukum.
“Kami mohon para penerima sertipikat menjadi contoh dan pionir untuk mengajak nazir masjid, musala, dan pondok pesantren lainnya yang belum tersertipikatkan agar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan ATR/BPN,” ujar Nusron.
Dari total 1.032 sertipikat yang diserahkan, sebanyak 251 bidang berasal dari Provinsi Banten, 687 bidang dari Jawa Barat, dan 94 bidang dari DKI Jakarta. Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh tanah wakaf di Indonesia dapat tersertipikatkan sebelum tahun 2029.
Nusron menjelaskan bahwa tanah wakaf merupakan salah satu dari lima jenis tanah yang diakui dalam sistem pertanahan nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Data ATR/BPN menunjukkan, dari sekitar 522.026 bidang tanah wakaf yang tercatat secara nasional, baru 306.189 bidang yang telah memiliki sertipikat atau sekitar 58,65 persen. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencatat 100.144 bidang tanah wakaf bersertipikat.
Menurut Nusron, peningkatan jumlah sertipikat tanah wakaf mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengamankan aset umat.
“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” katanya.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Peliput : Yus Misran
