Oleh : Try Sutrisno
detailnews.id, enrekang – Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menandai babak baru dalam komitmen afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen. Melalui putusan ini, MK secara progresif mengembalikan marwah keadilan elektoral dengan menegaskan afirmatif action bahwa pemenuhan kuota minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) bersifat imperatif (wajib). Partai politik yang gagal memenuhi ambang batas ini di suatu dapil tidak lagi sekadar mendapat teguran administratif, melainkan sanksi diskualifikasi: seluruh daftar pencalonannya di dapil tersebut dinyatakan gugur.
Putusan ini merupakan faktor penting dalam mendorong demokrasi inklusif. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam euforia. Ancaman sanksi yang begitu berat di masa pencalonan berpotensi memicu kegamangan politik. Jika tidak diantisipasi, fase pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan yang saat ini tengah berjalan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) justru akan menjadi episentrum manipulasi baru.
Anatomi Kerawanan: Dari Regulasi ke Manipulasi
Dalam studi sosiologi politik, Maurice Duverger jauh-jauh hari telah mengingatkan melalui tesisnya tentang kelembagaan partai, bahwa struktur internal parpol cenderung bersifat oligarkis dan pragmatis. Ketika dihadapkan pada aturan hukum yang rigid dengan sanksi eksklusi seperti Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026, parpol yang gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara organik akan cenderung mencari jalan pintas administratif. Pragmatisme ini berpotensi memicu setidaknya tiga patologi demokrasi selama masa pemutakhiran berkelanjutan.
Pertama, fenomena tokenism atau kehadiran perempuan sebagai “kader boneka”. Meminjam teori keterwakilan dari Hanna Pitkin (The Concept of Representation), parpol rentan terjebak pada descriptive representation (sekadar memenuhi keterwakilan fisik/angka) ketimbang substantive representation (keterwakilan tindakan dan gagasan). Demi memenuhi angka 30%, parpol bisa saja menginput data perempuan secara acak tanpa adanya basis ideologisasi yang riil.
Kedua, melonjaknya problem administrasi berupa pencatutan identitas warga negara perempuan secara ilegal untuk memenuhi syarat formalitas angka, dan yang menjadi masalah kelak adalah jika nama yang di input tersebut merupakan orang yang memiliki profesi yang terdapat ketentuan larangan untuk berafiliasi (menjadi pengurus dan/atau anggota) partai politik.
Ketiga, manipulasi keanggotaan ganda silang, di mana satu subjek perempuan diklaim oleh beberapa kepengurusan daerah sekaligus demi menyiasati kekosongan kader di dapil-dapil tertentu.
Menguji Kelembagaan Partai
Pada akhirnya, Putusan MK 128/2026 adalah ujian bagi fungsi parpol sebagai pilar demokrasi. Sulitnya parpol memenuhi kuota 30% perempuan secara sah sebetulnya merupakan indikator dari apa yang disebut oleh Pippa Norris sebagai crisis of political recruitment (krisis rekrutmen politik). Pemutakhiran data parpol berkelanjutan bukanlah urusan sepele tentang mengoleksi Kartu Tanda Anggota (KTA) demi menggugurkan kewajiban undang-undang. Fase ini harus diletakkan sebagai instrumen mitigasi risiko konstitusional. Parpol harus dipaksa memanfaatkan masa berkelanjutan ini untuk berinvestasi pada kaderisasi perempuan secara serius dan inklusif.
