DetailNews.id, Boltara – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Melalui program Reforma Agraria, pemerintah daerah berupaya menghadirkan penataan pertanahan yang lebih tertib dan berkeadilan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, yang mewakili Bupati Boltara dalam Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Boltara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kamis (18/6/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program Reforma Agraria, khususnya terkait penataan aset serta perluasan akses masyarakat terhadap tanah secara berkeadilan.
Kegiatan itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara, Polres Boltara, Kejaksaan Negeri Boltara, unsur TNI, hingga perangkat daerah terkait.
Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan menghadirkan kepastian hukum pertanahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Boltara memandang Reforma Agraria sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Program ini dinilai mampu mengurangi potensi konflik pertanahan, memperkuat hak masyarakat atas tanah, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, dan Kantor Pertanahan, pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Boltara diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang tertib, adil, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Peliput : Kifli
