DetailNews.id, Bitung — Wali Kota Bitung Hengky Honandar menghadiri forum Mayors Talk dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan, Rabu (1/7/2026). Forum tersebut menjadi ajang para kepala daerah bertukar gagasan dan memperkuat sinergi dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan.
Dalam forum itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan arah kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan kapasitas fiskal daerah, transformasi digital tata kelola pemerintahan, peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, pembangunan berbasis kawasan, hingga percepatan pembangunan Indonesia bagian timur dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Hengky mengatakan keikutsertaan Pemerintah Kota Bitung dalam Rakernas APEKSI menjadi kesempatan penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus menyerap berbagai inovasi yang telah diterapkan di daerah lain.
”Forum ini menjadi ruang strategis untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kolaborasi antardaerah. Berbagai inovasi yang diperoleh akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” kata Hengky.
Ia menegaskan, tantangan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
”Kami ingin memastikan Kota Bitung terus berkembang menjadi daerah yang maju, kompetitif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai inovasi pembangunan,” ujarnya.
Rakernas XVIII APEKSI merupakan forum tahunan yang mempertemukan para wali kota dari seluruh Indonesia untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan perkotaan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Peliput : ical
){kind=link}