DetailNews.id, Jakarta – Konsistensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga tata kelola keuangan kembali mendapat pengakuan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, yang menjadi raihan ke-14 secara berturut-turut bagi Kementerian ATR/BPN.
Opini WTP diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, maupun kantor pertanahan, atas kerja keras yang telah dilakukan sehingga capaian tersebut dapat dipertahankan.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujarnya.
Menurut Dalu, raihan opini WTP tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, tetapi juga harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ia menegaskan, seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK yang masih perlu ditindaklanjuti harus segera diselesaikan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program serta meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia optimistis seluruh target kinerja tahun ini dapat tercapai melalui koordinasi yang kuat dan pelaksanaan program yang konsisten.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Sekjen ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, saat menerima penghargaan tersebut.
Peliput : Sani
