DetailNews.id, Tarakan – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai isu aksi demonstrasi besar yang belakangan menjadi perbincangan dapat dihindari apabila pemerintah membuka ruang dialog dan bersedia mengevaluasi kebijakan yang dikeluhkan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Deddy kepada DetailNews.id di Tarakan, Kamis (6/8/2026), menanggapi pernyataan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago yang sehari sebelumnya memastikan situasi keamanan menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tetap aman dan kondusif.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026), pemerintah bersama jajaran pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung menegaskan informasi yang beredar mengenai rencana demonstrasi besar disertai kerusuhan merupakan hoaks
“Kalau menurut saya itu bisa dihindarkan. Demo besar-besaran bisa dihindarkan kalau pemerintah mau mendengar apa yang menjadi keluhan atau tuntutan masyarakat,” kata Deddy.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koreksi terhadap berbagai program yang dinilai masyarakat tidak tepat sasaran, tidak efisien, maupun rentan terhadap praktik korupsi.
“Kalau itu dilakukan mungkin tidak ada orang turun ke jalan. Ini karena tidak ada ruang dialog, dialektika yang sehat antara pemerintah dengan rakyatnya,” ujarnya.
Deddy menilai, respons pemerintah terhadap kritik publik selama ini justru kerap memicu kemarahan masyarakat. Menurutnya, kritik seharusnya tidak langsung diberi stigma negatif.
“Kalau kondisi baik-baik saja, siapa yang mau turun demo? Kalau mahasiswa pulang ke rumah, orang tuanya bisa kasih uang saku, biaya kuliah lancar, kebutuhan kuliah terpenuhi, siapa yang mau demo?” ucapnya.
Ia menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut siap menghadapi demonstrasi. Menurut Deddy, pernyataan tersebut seharusnya diiringi langkah nyata untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka mendengar dan melakukan perbaikan, sehingga orang tidak perlu turun ke jalan. Memang enak turun ke jalan?” katanya.
Saat disinggung soal isu demonstrasi yang selama ini beredar dan sempat disebut sebagai hoaks, Deddy mengaku tidak mengetahui kebenarannya. Namun, ia menilai pernyataan pejabat pemerintah mengenai potensi demo menunjukkan adanya informasi yang dimiliki aparat.
“Kalau saya tidak tahu. Yang tahu tentu pemerintah dengan sumber intelijennya. Tapi standing point saya tetap sama, kalau pemerintah mau mendengar dan melakukan perbaikan, tidak akan ada demo besar-besaran,” ujarnya.
Deddy juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dinilainya menuai persoalan di masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan Koperasi Desa (Kopdes).
“Kalau kebijakan dipaksakan terus, sementara banyak keluhan dari masyarakat, anggaran daerah dipotong, tentu akan menimbulkan kekecewaan,” katanya.
Menurut Deddy, demonstrasi merupakan dampak dari tersumbatnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau dialog antara rakyat dengan pemerintah berjalan baik, siapa yang mau demo? Tapi kalau semua kritik dianggap orang yang tidak suka pemerintah, nyinyir, atau antek asing, ya wajar kalau masyarakat marah,” pungkasnya.
Peliput: Raden
