DetailNews.id, Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pertanahan dan pajak daerah melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah terkait replikasi dan pemanfaatan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA).
Penandatanganan berlangsung di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah Pemkot Kotamobagu dalam mendorong pengelolaan data pertanahan dan perpajakan daerah yang lebih terintegrasi, akurat, serta berbasis teknologi digital.
Wali Kota Tangerang Selatan, Drs. H. Benyamin Davnie, mengatakan penerapan SISGITA ditujukan untuk memperkuat digitalisasi pengelolaan pertanahan dan pajak daerah melalui integrasi data.
Menurutnya, sistem tersebut memberikan sejumlah manfaat, di antaranya pemetaan data spasial serta pemutakhiran informasi wajib pajak yang dapat mendukung pengelolaan data pemerintah daerah.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya integrasi data berbasis elektronik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Integrasi data, kata dia, dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat sekaligus mendorong efisiensi pelayanan publik dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas terjalinnya kerja sama tersebut.
Ia berharap replikasi dan pemanfaatan SISGITA dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan data pertanahan dan pajak daerah di Kota Kotamobagu, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan akurasi data.
Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari kedua pemerintah kota serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta sekitar 60 pimpinan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Melalui kerja sama ini, Pemkot Kotamobagu diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data geospasial dalam mendukung tata kelola pertanahan dan perpajakan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peliput : Owen
