DetailNews.id, Jepara – Penguatan perlindungan perempuan dan anak serta kemandirian pangan keluarga menjadi perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi. Ia mendorong Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mengambil peran lebih besar dalam memastikan perlindungan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Pesan tersebut disampaikan Arifatul saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Kabupaten Jepara masa khidmat 2026–2031 di Pendopo Kartini, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, Muslimat NU memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
“Perlindungan perempuan dan anak harus diperkuat hingga tingkat desa. Muslimat NU memiliki peran strategis untuk memastikan keluarga menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anak,” kata Arifatul.
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan hasil survei tahun 2024 yang dilakukan Kementerian PPPA bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Universitas Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Sementara itu, angka pada anak mencapai satu dari dua anak.
Arifatul menekankan pentingnya pendidikan keluarga dan pola asuh yang tepat untuk mencegah kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurutnya, upaya perlindungan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat melalui keterlibatan masyarakat.
Selain perlindungan perempuan dan anak, Menteri PPPA juga mengajak keluarga memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah.
Ia mencontohkan penanaman sejumlah komoditas, seperti cabai, kangkung, bayam, dan terong, untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Ketahanan pangan keluarga dapat dimulai dari pekarangan rumah. Pemerintah daerah perlu mendorong keluarga agar mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya secara mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan,” ujarnya.
Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Ia juga mengajak Muslimat NU memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Kami akan menindaklanjuti penguatan ketahanan pangan keluarga melalui DP3AKB dan memperkuat kolaborasi dengan Muslimat NU dalam perlindungan perempuan dan anak,” kata Gus Hajar mewakili Bupati Jepara Witiarso Utomo.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah, Ismawati Hafiedz, menyoroti peran organisasi dalam menjalankan program sosial, termasuk pencegahan tengkes atau stunting melalui kegiatan pengajian.
Ia mencontohkan kepedulian anggota Muslimat NU yang menyumbangkan telur bagi keluarga dengan anak berisiko stunting. Menurutnya, kegiatan sosial semacam itu dapat menjadi bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Muslimat NU harus menjaga keteduhan peradaban, bukan gaduh peradaban,” ujarnya.
Ismawati juga mendorong penguatan kemandirian ekonomi melalui wakaf uang. Selain itu, ia mengajak keluarga memanfaatkan lingkungan rumah untuk memelihara unggas dan menanam berbagai tanaman pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Ni’matul Hanik resmi dilantik sebagai Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Jepara untuk masa khidmat 2026–2031.
Rangkaian pelantikan turut diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PC Muslimat NU Jepara dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jepara. Kerja sama tersebut berfokus pada pemberdayaan perempuan Muslimat NU melalui kegiatan usaha sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan.
Selain itu, diserahkan bantuan melalui program Mustika Mesem atau Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem kepada para lansia duafa.
Kegiatan juga diramaikan dengan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kunjungan ke Pojok Pelangi Kartini dan Museum R.A. Kartini yang berada di kompleks Pendopo Kartini.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, penguatan perlindungan perempuan dan anak serta kemandirian keluarga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga hingga tingkat desa.
Peliput : Slamet
