DetailNews.id, Kotamobagu – Persoalan anggaran hingga dugaan ketidakjelasan proses pengadaan tanah ikut mewarnai pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Dari 113 titik yang direncanakan, baru 20 titik dilaporkan telah selesai, sedangkan sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan ada yang dikabarkan terhenti.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proyek yang telah berjalan hampir satu tahun. Keterbatasan dana disebut menjadi salah satu hambatan utama bagi konsultan untuk menyelesaikan pekerjaan di sejumlah lokasi.
Seorang konsultan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan membenarkan kendala tersebut.
“Iya, dana tidak mencukupi untuk kelanjutan proyek,” ungkapnya.
Di tengah persoalan itu, pembangunan KDMP di Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), turut menjadi perhatian setelah muncul unggahan media sosial yang mempertanyakan proses pengadaan lahan.
Sorotan tersebut disampaikan melalui akun Facebook bernama Yakin Paputungan. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan transaksi pembelian tanah yang disebut melibatkan pihak ketiga bernama Aldi Hinur.
Yakin mengklaim, berdasarkan foto dan kuitansi yang dimilikinya, uang sebesar Rp60 juta untuk pengadaan lahan berasal dari Aldi Hinur. Sementara Kepala Desa Nunuk, Musanif M. Bonde, disebut hanya menjadi saksi penyerahan uang dan bukan pemilik dana.
Ia juga mempertanyakan asal-usul kepemilikan tanah serta kelengkapan administrasi transaksi. Yakin menduga pemerintah desa tidak membuat Akta Jual Beli (AJB), sekaligus mempertanyakan mekanisme hibah lahan kepada Koramil Pinolosian untuk pembangunan KDMP.
Dalam unggahannya, ia bahkan menyebut Aldi Hinur berpotensi membawa persoalan tersebut ke Polres atau Polda Sulawesi Utara.
Meski demikian, informasi tersebut masih berupa klaim yang belum terverifikasi secara independen. Diperlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk memastikan kronologi transaksi, status lahan, dan proses administrasi yang dilakukan.
Keluhan mengenai keterbatasan dana sebelumnya juga disampaikan sejumlah konsultan pembangunan KDMP di BMR. Mereka menilai pagu anggaran Rp1 miliar per titik belum mencukupi kebutuhan konstruksi, terutama setelah kenaikan harga material.
Berdasarkan perkiraan para konsultan, kebutuhan ideal pembangunan satu unit koperasi mencapai Rp1,25 miliar.
Salah satu konsultan mengaku menangani dua titik pembangunan. Satu titik telah selesai, sementara titik lainnya baru mencapai progres 78 persen karena kehabisan dana.
Di sisi lain, Dandim 1303 Bolaang Mongondow, Letkol Inf. Manashe Lomo, S.H., M.I.P., menegaskan bahwa nilai pekerjaan pembangunan KDMP sebesar Rp1 miliar per titik, bukan Rp1,6 miliar seperti isu yang berkembang.
“Yang jelas, nilai pekerjaan pembangunan Koperasi Merah Putih hanya Rp1 miliar. Itu yang diterima dari PT Agrinas Pangan Nusantara,” tegas Lomo.
Ia menjelaskan, PT Agrinas Pangan Nusantara menggandeng TNI dalam pelaksanaan pembangunan melalui sistem swakelola atau padat karya dengan melibatkan masyarakat.
Menurut Lomo, Kodim 1303 Bolmong hanya memfasilitasi kebutuhan pembangunan, termasuk material dan tenaga kerja. Adapun pencairan dana dilakukan berdasarkan progres pekerjaan.
Ia juga menduga keterlambatan sejumlah proyek berkaitan dengan pengaturan anggaran oleh konsultan. Sebab, menurutnya, terdapat lokasi yang mampu menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar dua bulan.
Persoalan capaian pembangunan, kecukupan anggaran, dan dugaan masalah pengadaan lahan menjadi sejumlah aspek yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaan program KDMP di BMR.
Khusus di Desa Nunuk, kepastian mengenai status kepemilikan tanah, alur pembayaran Rp60 juta, serta dokumen administrasi pengadaan lahan perlu dijelaskan oleh pihak-pihak yang terkait.
Klarifikasi dari Kepala Desa Nunuk Musanif M. Bonde, Aldi Hinur, pihak Koramil Pinolosian, dan Kodim 1303 Bolmong diperlukan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Hingga berita ini disusun, tudingan yang disampaikan melalui akun Facebook Yakin Paputungan masih membutuhkan verifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait.
Sementara itu, kelanjutan pembangunan di titik-titik yang belum rampung juga menjadi perhatian. Kepastian dukungan anggaran dan penyelesaian kendala di lapangan diperlukan agar pembangunan KDMP di BMR dapat berjalan sesuai rencana.
Peliput : Owen
